Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan akan mengembalikan sisa dana bantuan subsidi upah atau BSU ke kas negara seiring tidak tercapainya target penerima bantuan.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Kamis (1/10/2020) dalam konferensi pers penyerahan data nomor rekening peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK sebagai penerima BSU.
Ida menjelaskan bahwa hingga saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerima 12,41 juta data peserta BPJAMSOSTEK sebagai penerima BSU. Dari jumlah tersebut, 10,7 juta orang atau 92,48 persen peserta sudah menerima bantuan.
Sementara itu, 745.669 peserta atau sekitar 6 persen di antaranya akan segera mendapatkan BSU karena masih dalam proses pengiriman dari bank penyalur. BPJAMSOSTEK pun mengembalikan sejumlah data kepada pemberi kerja untuk diverifikasi ulang karena adanya ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan data.
Menurut Ida, pihaknya akan mengembalikan sejumlah dana ke rekening negara karena jumlah peserta yang akan menerima bantuan tidak memenuhi target awal, yakni 15 juta peserta BPJAMSOSTEK. Artinya terdapat kekosongan sekitar 2,59 juta pekerja.
"Sisa anggaran yang ada tadi dikembalikan ke kas negara. Kalau sudah dituntaskan proses validasi data, seperti nomor rekening yang tidak aktif, itu kami kembalikan [kepada pekerja], setelah semua clear baru kami akan serahkan sisanya [anggaran ke kas negara], jadi angka persis yang dikembalikan belum ketahuan," ujar Ida.
Menurut Ida, pihaknya harus menyelesaikan proses validasi dari data yang baru diterima Kemenaker dari BPJAMSOSTEK pada hari ini, yang merupakan penyerahan data penerima BSU gelombang kelima. Setelah proses validasi rampung, baru terdapat data sisa anggaran.
Ida belum dapat menjabarkan penggunaan sisa anggaran tersebut karena merupakan kewenangan pemerintah. Namun, dia memastikan bahwa pemerintah menyerap aspirasi terkait program pemulihan ekonomi nasional (PEN), di antaranya pemberian bantuan bagi guru honorer.
"Aspirasi direspons [program] PEN dan Pak Presiden [Joko Widodo] terkait teman-teman guru honorer baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Kami kembalikan ke kas negara untuk disampaikan kepada guru honorer," ujar Ida.
Adapun, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto menjelaskan bahwa pihaknya berhasil mengumpulkan 14,8 juta nomor rekening pekerja calon penerima BSU atau hampir mendekati target pemerintah. Namun, setelah adanya validasi berlapis, hanya 12,4 juta peserta yang memenuhi ketentuan.
Agus menilai bahwa hal tersebut terjadi karena sejumlah faktor, seperti kondisi geografis yang mempersulit koordinasi dan pengumpulan data perusahaan-perusahaan di daerah terpencil. Selain itu, kepemilikan rekening bank bagi pekerja di daerah terpencil pun menjadi kendala tersendiri, terlebih pembayaran gaji disinyalir masih dilakukan secara manual.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
