Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah melakukan pemetaan ke sebanyak 21 lokasi di Indonesia untuk memastikan persiapan program pendidikan vokasi.
Kepala Biro Humas Kemenaker Soes Hindharno mengatakan pemetaan dilakukan oleh kementerian agar target program pendidikan vokasi secara luring bisa berjalan optimal dapat terealisasi tahun depan.
"Pemetaan ke sebanyak 21 lokasi di seluruh Indonesia juga berjalan. Kami berharap program vokasi secara daring bisa bergulir tahun depan," kata Soes kepada Bisnis, Rabu (16/9/2020).
Adapun, pemerintah akan mengurangi jumlah peserta per kelas dalam pelaksanaan program vokasi secara luring tersebut untuk mengikuti protokol kesehatan.
Soes mengatakan program akan dijalankan dengan pengurangan kapasitas peserta dari 40 orang menjadi 16 orang.
Terkait dengan pertambahan biaya yang disebut-sebut menjadi konsekuensi dari penguarangan kapasitas peserta, pemerintah telah menyiapkan dana di dalam restrukturisasi anggaran 2021.
Baca Juga
"Leading sektor Kemenaker salah satunya adalah vokasi. Jadi, perlu dilakukan upaya untuk mendorong percepatan peningkatan skill tenaga kerja Indonesia agar sesuai dengan perkembangan zaman," sambungnya.
Guru Besar Universitas Krisnadwipayana sekaligus pakar ketenagakerjaan dan hubungan industrial Payaman Simanjuntak mengatakan pembelajaran luring dapat dilakukan secara bertahap dan terbatas untuk pendidikan pada Oktober dan November atau seluruh sisa bulan pada 2020.
"Porsi praktik bisa diperkecil. Mungkin dengan adanya pandemi Covid-19 setiap 1 kelompok pelajar berjumlah 5-10. Yang penting pendidikan luring bisa tetap berjalan," ujar Payaman kepada Bisnis, Rabu (16/9/2020).
Menurut Payaman, dengan tetap dijalankannya proses pembelajaran vokasi secara luring, pemerintah memiliki masa persiapan lebih panjang dalam menyiapkan tenaga kerja yang mampu bersaing di industri berbasis digital tahun depan.
Meski demikian, pemerintah tetap harus menggenjot pelaksanaan program pembelajaran vokasi dari Februari hingga April 2021 sehingga penyerapan tenaga kerja bisa dilakukan sesuai dengan target pada semester II/2021.
Pemerintah dinilai juga harus mempersiapkan diri dari segi anggaran. Payaman mengatakan antara anggaran pendidikan jangka panjang dan jangka pendek harus seimbang. "Setidaknya, antara dua sektor pendidikan tersebut anggarannya 2 berbanding 3 lah," lanjutnya.
Selain itu, pemerintah juga diminta berkoordinasi dengan investor untuk menjamin kepastian keterserapan tenaga kerja lokal.
Menurut Payaman, beberapa hal yang perlu dikoordinasikan adalah jenis teknologi yang akan digunakan dan kompetensi yang diperlukan oleh perusahaan dari tenaga kerja RI.
"Selama ini, kita hanya asal investasi saja. Tidak ditanya teknologi apa yang digunakan dan kompetensi apa yang diperlukan. Jadi, kalau yang masuk perusahaan dari China, ya, TKA China aja yang diserap," tegasnya.
