Bisnis.com, JAKARTA -- Program Kartu Prakerja dipastikan belum dapat dijalankan secara luring. Keputusan tersebut diambil oleh penyelenggara program setelah melakukan konsultasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan penyelenggara program melakukan konsultasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 setelah Kementerian Koordinator Perekonomian meminta dilakukan eksplorasi untuk pelaksanaan program secara luring.
"Sebelumnya Kemenko Perekonomian sudah meminta agar dilakukan eksplorasi pelatihan secara luring di beberapa lokasi. Kami juga diminta berkonsultasi dengan Satgas Covid-19. Satgas mengatakan pelatihan luring mesti dilakukan di zona hijau. Sayangnya, jumlah zona hijau makin sedikit," Ujar Denni dalam bincang-bincang secara virtual, Selasa (15/9/2020).
Selain itu, pelaksanaan protokol kesehatan di beberapa daerah tertentu tidak sebaik di kota-kota besar sehingga dinilai perlu menjadi salah satu pertimbangan, terutama demi kesehatan dan keselamatan peserta dan instruktur.
Oleh karena itu, lanjut Denni, pelatihan luring untuk program Kartu Prakerja dinilai untuk tidak diselenggarakan terlebih dahulu demi memastikan tidak terjadi kasus penambahan Covid-19.
Dihubungi secara terpisah, Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bob Azam menilai program Kartu Prakerja mesti menerapkan protokol kesehatan agar dapat dilakukan secara luring.
Dengan demikian, pelatihan yang dilaksanakan dapat mencetak angkatan-angkatan kerja yang sesuai dengan kriteria perusahaan-perusahaan yang berencana menanamkan modal di Tanah Air.
"Pelatihan Kartu Prakerja harus membangun protokol kesehatan sehingga tetap bisa dilaksanakan meski dalam kondisi Covid-19. Itu salah satu caranya. Memang biaya akan meningkat, tapi pemerintah harus lebih memilih kualitas daripada jumlah lulusan," ujar Bob kepada Bisnis.
Adapun, penerapan protokol kesehatan dalam pelatihan daring program Kartu Prakerja bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, pelatihan vokasi yang terbiasa dengan kontak berjarak dekat antara instruktur dan peserta mesti diubah sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Namun demikian, hal tersebut dinilai cukup urgen menyikapi ketertinggalan Indonesia dalam kesiapan tenaga kerja dari sejumlah negara yang telah memasuki fase pemulihan bahkan menjalani masa new normal.
"China sudah pulih 80 persen, bahkan ada sejumlah daerah yang pulih 100 persen. Sekarang mereka sudah mulai new normal. Di Asean, ada Thailand yang sudah pulih di atas 70 persen. Singapura, Malaysia, dan Vietnam sudah di depan," kata Bob.
Di Indonesia, lanjutnya, pemerintah masih bergulat dengan pandemi. Dengan demikian, diperlukan terobosan-terobosan yang salah satunya adalah menjalankan program Kartu Prakerja secara luring sehingga pelatihan peserta bisa sesuai dengan keperluan industri pada masa mendatang.
