Bisnis.com, JAKARTA — Upaya pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi dampak pandemi Covid-19, terus didorong melalui program pemulihan ekonomi nasional.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan anggaran hingga Rp1,36 triliun untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Salah satunya dengan membeli produk rakyat dalam pelaksanaan pembangunan memakai skema padat karya tunai, nilainya Rp162,47 miliar.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian dalam agenda rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI baru-baru ini mengatakan bahwa program pembelian produk rakyat ini, misalnya, penggunaan karet sebagai campuran aspal.
"Soal penggunaan karet dalam campuran aspal ini sudah menjadi program Presiden, untuk tahun ini nilainya sekitar Rp120 miliar," ujarnya.
Jenis karet yang dibeli kementerian adalah karet mentah hasil alam yang merupakan produksi petani dari berbagai daerah sentra penghasil, salah satunya dari Bengkulu.
Di daerah ini, kementerian membeli karet petani dengan nilai Rp20 miliar, di samping 10 provinsi lain yang sudah teralokasikan sebelumnya.
Baca Juga
Setelah hasil panen petani karet diserap, produk itu akan diolah lebih lanjut oleh bagian pengembangan dan penelitian kementerian.
Hal itu dilakukan guna mendapatkan campuran yang tepat antara bahan aspal dengan karet sehingga produk aspal yang akan diaplikasikan dalam pekerjaan jalan nantinya, memiliki kualitas bagus serta sesuai standar pekerjaan jalan.
Sampai saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih terus mencari formula yang sesuai, sebelum program penggunaan karet dalam aspal bisa diimplementasikan secara lebih massif.
Menteri PUPR Rakyat Basuki Hadimuljono sebelumnya menjelaskan bahwa mekanisme pembelian karet untuk campuran aspal dilakukan oleh Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian PUPR di sejumlah daerah-daerah penghasil karet.
"Masing-masing balai jalan akan membeli langsung dari petani yang tergabung dalam kelompok petani UPPB [unit pengolahan dan pemasaran bokar/bahan olah karet]," ujarnya.
PRESERVASI JALAN
Penggunaan aspal karet untuk preservasi jalan sudah dilakukan Kementerian PUPR di beberapa lokasi jalan nasional, salah satunya di ruas Ciawi—Sukabumi, jalan nasional batas Karawang—Cikampek.
Kemudian jalan nasional lintas tengah Jawa ruas Ajibarang—Banyumas—Klampok—Banjarnegara, dan jalan nasional Ruas Muara Beliti—batas Kabupaten Musi Rawas—Tebing Tinggi—batas Kota Lahat.
Penggunaan aspal dengan campuran karet disebut memiliki kualitas perkerasan yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa campuran karet. Kandungan karet bisa meningkatkan ketahanan retakan dan deformasi alur.
Hasilnya aspal dengan campuran karet memiliki daya tahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan aspal biasa.
Secara umum, panjang jalan nasional yang berpotensi dirawat dengan aspal bercampur karet tercatat 181.986 kilometer di Sumatra.
Potensi serupa di Jawa dan Kalimantan masing-masing mencapai 107.095 kilometer dan 66.907 kilometer.
Anggota DPR Komisi V Syahrul Aidi menyambut baik program padat karya tunai dengan membeli produk rakyat seperti karet.
Syahrul menyebut di daerah asalnya yaitu Provinsi Riau, petani karet masih mengeluhkan soal harga jual yang rendah di tengah masa pandemi Covid-19, sehingga beban petani karet kian bertambah.
Harga jual karet disebut Syahrul sempat di angka Rp5.000 per kilogram, sedangkan kini di angka Rp8.000-an per kilogram. Kalau campuran karet di aspal menjadi wajib, dia yakin harga jual komoditas ini bakal makin meningkat.
"Memang kami apresiasi program ini pembelian karet untuk campuran aspal, tapi harapannya ada regulasi yang mengatur sampai ke tiap daerah," ujarnya.
Regulasi yang dimaksud Syahrul yaitu agar dalam setiap pekerjaan pembangunan jalan, kontraktor diwajibkan menggunakan campuran karet dalam aspal yang digunakan.
Bahkan, dia mengharapkan supaya aturan aspal karet bisa masuk dalam revisi Undang-Undang Jalan. Dengan langkah itu diharapkan amanat UU bisa dijalankan mulai dari tingkat paling atas di kementerian, provinsi, sampai tingkat kabupaten-kota.
Dengan masuknya kewajiban penggunaan karet ini dalam aturan resmi, petani diharapkan bisa melewati jalan beraspal mulus ditambah harga karet yang kian bagus.
