Bisnis.com, TANGERANG — Pemerintah Kota Tangerang melayangkan surat dengan nomor 620/2045-Hkm/2020 kepada Kementerian PUPR perihal permohonan penyelesaian pembebasan lahan di wilayah Kecamatan Benda yang terkena proyek jalan tol JORR II sehingga berdampak pada masyarakat.
Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mengatakan bahwa pemkot bergerak cepat untuk membantu masyarakat Kota Tangerang yang terdampak proyek pembangunan jalan tol JORR 2.
"Poin penting yang harus segera diselesaikan tentang permasalahan harga yang tidak sesuai dengan kondisi terkini. Harga yang diajukan oleh tim masih mengacu pada harga tahun 2017," ungkapnya, Jumat (4/9/2020).
Selain itu, lanjut wali kota, poin lain yang menjadi perhatian dari Pemkot Tangerang adalah fasilitas rumah singgah atau pengganti sementara bagi warga yang terdampak proyek dinilai kurang layak.
"Ada 45 unit kontrakan selama tiga bulan, tapi warga mengaku kondisinya tidak layak," terangnya.
Wali Kota Arief mengharapkan Kementerian PUPR dapat membantu dalam menyelesaikan persoalan yang kini dihadapi oleh masyarakat yang tempat tinggalnya terdampak pembangunan proyek nasional.
Baca Juga
"Supaya masalahnya tidak semakin berlarut dan pembangunan bisa segera berproses dan warga bisa dapat ganti sesuai haknya," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin telah menyambangi lokasi perumahan warga di wilayah Kecamatan Benda yang tergusur karena lokasinya menjadi area pembangunan proyek nasional jalan tol JORR 2 ruas Kunciran—Bandara.
Di lokasi tersebut, wakil wali kota berdialog dengan sejumlah warga yang memilih bertahan di area proyek pembangunan jalan tol yang kini tengah berlangsung.
"Pemkot akan berusaha membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan haknya. Dan proyek pembangunan bisa dilanjutkan dengan tanpa merugikan pihak manapun," ujar Sachrudin saat mengunjungi salah satu rumah warga di Kampung Baru RT 002/01, Kelurahan Jurumudi, Benda, Kamis (3/9).
