Bisnis.com, JAKARTA - Pandemi Covid-19 bisa menjadi momentum agar daerah lebih kreatif dalam mencari pendanaan pembangunan infrastruktur di luar anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD) miliknya.
Hal ini terutama karena tergerusnya anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, akibat dialihkan untuk sektor penanggulangan dampak Covid-19.
Hal ini diungkap Luky Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dalam diskusi bertajuk 'Inovasi Pembiayaan Infrastruktur Daerah Untuk Pemilihan Ekonomi', Rabu (2/9/2020).
"Infrastruktur harus tetap jadi prioritas karena memiliki multiplier effect yang paling besar. Jadi walaupun pandemi, kita harus tetap mempersiapkannya, karena infrastruktur ini yang dibutuhkan untuk jump-start lagi ekonomi ketika nanti mulai pulih," jelasnya.
Luky menjelaskan bahwa pemerintah daerah bisa tetap membangun proyek infrastruktur di masa pandemi ini dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Kemenkeu akan terus memberikan insentif dan dukungan agar pemerintah daerah ke depannya tak bergantung lagi pada skema konvensional dalam merealisasikan pembangunan.
Baca Juga
"Gap infrastruktur yang begitu besar, kalau kita bergantung pada APBN-APBD, itu tidak akan bisa mengejar ketertinggalan. Diperlukan terobosan, terutama dalam melibatkan pihak swasta berpartisipasi membangun infrastruktur daerah," tambahnya.
Brahmantio Isdijoso, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR Kemenkeu memberikan tips agar pemerintah daerah lebih percaya diri menggunakan skema blended finance dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur.
Pertama, pemetaan risiko yang jelas terkait proyek yang akan didanai. Blended finance harus didasarkan pada prinsip dana publik dilakukan untuk de-risking project, sehingga dapat menarik minat pihak swasta.
"Dalam penyelesaian proyek yang ingin dibangun atau direncanakan dalam masa pandemi, aspek de-risking ini penting karena dana swasta baru akan masuk kalau mereka mengetahui betul risiko apa yang mereka hadapi, dan melihat bahwa proyek itu layak didanai," ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Oleh sebab itu, Kemenkeu melihat ada beberapa sektor yang di saat pandemi Covid-19 dianggap potensial dan bisa menarik investor.
Yakni proyek air dan sanitasi, rumah sakit, perumahan, transportasi perkotaan, dan pengelolaan sampah. Di mana semua jenis proyek ini bisa digelar di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Tips kedua, yakni memanfaatkan dukungan pemerintah pusat dalam inovasi pembiayaan infrastruktur. Di antaranya, project development fund, viabiility gap fund, penjaminan pemerintah, dan pembiayaan infrastruktur.
"Yang paling penting adalah bagaimana bisa meyakinkan para equity sponsor dan financer mau melakukan pembiayaan. Karena esensinya kita menawarkan business oportunity yang sifatnya long term," jelasnya.
Tips ketiga, yakni memastikan bahwa empat tantangan atau kendala utama pelaksanaan KPBU di daerah telah beres.
Masalah yang sering ditemui Kemenkeu antara lain isu pembebasan lahan, isu kepastian pendapatan badan usaha, pendefinisian lingkup, serta perizinan atau regulasi.
"Ke depannya, diharapkan opsi-opsi pembiayaan ini bisa mendorong perlunya pembiayaan infrastruktur secara lebih kreatif sehingga tidak lagi mengandalkan APBN/APBD yang terbatas," tutupnya.
