Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintah Targetkan Seluruh Bidang Tanah Terdaftar pada 2024

Dokumen pertanahan diharapkan semuanya diarahkan ke digitalisasi dan jaminan buat investasi sebagai prediktabilitas.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com 01 September 2020  |  21:43 WIB
Wamen Agraria dan Tata Ruang Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra (kanan) bersama Wali Kota Malang Sutiaji kiri di sela-sela penyerahan sertifikat di Malang, Selasa (1/9 - 2020). Istimewa
Wamen Agraria dan Tata Ruang Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra (kanan) bersama Wali Kota Malang Sutiaji kiri di sela-sela penyerahan sertifikat di Malang, Selasa (1/9 - 2020). Istimewa

Bisnis.com, MALANG — Pemerintah menargetkan seluruh bidang tanah terdaftar di 2024, sebuah tantangan sebagai bangsa.

Wamen Agraria dan Tata Ruang Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra menegaskan dokumen pertanahan diharapkan semuanya diarahkan ke digitalisasi dan jaminan buat investasi sebagai prediktabilitas.

“2024 seluruh bidang tanah di negeri ini terdaftar, karena tantangan kita sebagai bangsa,” ujarnya di sela-sela penyerahan sertifikat di Malang, Selasa (1/9/2020).

Pemerintah Kota Malang, kata Wali Kota Malang Sutiaji, bekerja sama dan berkolaborasi bersama Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan digitalisasi.

“Insyaallah 2021 sudah berbasis digital semua, sebagaimana target dari pusat yang menyebut seluruh kota di Jatim harus sudah terdata secara digital," ujarnya.

Sutiaji menilai sertifikat hak atas tanah sangat dulu. Dulu masalah tanah ini tidak banyak dipikirkan, tapi ke depan dan hari ini sudah mulai ada kesadaran bahwa bukti kepemilikan menjadi sebuah keharusan kita semua untuk kita pegang supaya kelak tidak akan menjadi chaos dan tidak terjadi konflik sosial.

Dia juga menyampaikan salah satu problem di Kota Malang adalah pelimpahan fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial) dari pengembang. Rata-rata para pengembang tidak mau menyerahkan fasum dan fasosnya kepada pemerintah kota, alasannya belum selesai site plan-nya.

“Ini akan terjadi permasalahan, untuk itu mohon ada regulasi yang lebih menguntungkan untuk masyarakat, “ ujarnya.

Ketika fasum dan fasos belum diserahkan pada pemerintah, maka tidak bisa dimanfaatkan pemda dengan menggunakan dana APBD. Karena itulah, masayarakat dirugikan karena fasum dan fasosnya menjadi terlantar.(K24)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

lahan BPN sertifikat tanah
Editor : Hafiyyan
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top