Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus menekankan bahwa sektor perumahan harus memiliki peranan besar dalam mendukung mitigasi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan beberapa strategi telah dilaksanakan Kementerian PUPR dalam mendukung Program Penulihan Ekonomi Nasional (PEN) di antaranya percepatan penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT) dengan target 100 persen pada September 2020.
“Kementerian PUPR sangat mendorong agar masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak, salah satunya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Progres BSPS sudah mencapai 64,23 persen dan ditargetkan selesai 100 persen pada September,” ujarnya dalam siaran pers pada Kamis (27/8/2020).
Pada tahun anggaran 2020 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk BSPS senilai Rp4,7 triliun dari total anggaran PKT sebesar Rp11,3 triliun.
Anggaran ini digunakan untuk membedah 220.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 579 lokasi. Program BSPS ini diperkirakan dapat menyerap 244.170 orang tenaga kerja.
Penyelesaian Program Sejuta Rumah 2020 juga terus didorong dengan capaian hingga 24 Agustus 2020 sebanyak 264.457 unit rumah. Jumlah tersebut terdiri dari 212.743 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 51.714 unit rumah non-MBR.
“Selama pandemi Covid-19 memang ada stagnan di angka 200.000, tetapi kami tetap optimis dan berusaha agar capaian pembangunan Program Sejuta Rumah meningkat sekurangnya 75 persen dari target, mengingat proses pembangunan rumah di lapangan terus berjalan,” tuturnya.
Pada 2020, Kementerian PUPR membentuk organisasi setingkat balai yakni Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) di 19 provinsi untuk mengganti Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT).
Keberadaan balai tersebut diharapkan dapat mempermudah koordinasi serta mendorong pelaksanaan pembangunan perumahan dalam Program Sejuta Rumah.
Khalawi menjelaskan tugas BP2P adalah melaksanakan pembangunan perumahan serta koordinasi penyediaan lahan dan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana dan utilitas umum.
Selain itu, fungsinya adalah menyusun program dan anggaran, serta membuat perencanaan teknis, pelaksana pembangunan pengawasan dan pengendalian teknis, termasuk pemantauan dan evaluasi.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto menambahkan pemulihan ekonomi di bidang perumahan juga dilaksanakan melalui percepatan penyaluran program pembiayaan rumah bersubsidi seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), hingga Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Terhitung hingga Rabu (19/8/2020), dana pembiayaan FLPP tahun 2020 yang telah disalurkan sebanyak 84.080 unit senilai Rp8,54 triliun. Sehingga total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 – 2020 sebanyak 739.682 unit senilai Rp52,91 triliun.
Sementara Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengatakan dukungan pemulihan ekonomi nasional juga didorong melalui pemanfaatan produk rakyat (UMK) dan dukungan pengembangan kawasan industri seperti pembangunan rumah susun bagi pekerja di Kawasan Industri Batang dan Subang.
“Produk-produk litbang Kementerian PUPR rata-rata berbasis UMKM, ini yang tengah didorong Bapak Menteri. Misalnya pada pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Nilai manfaat yang diterima setiap individu sangat besar, dalam hitungan kasar saja untuk 1 rumah dengan tipe 36 butuh 138 panel, sementara satu panel pekerjanya bisa Rp11.000 dan pekerja dalam membuat satu panel minimal 3 orang,” tuturnya.
