Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Riau Diminta Jadi Prioritas dalam Perbaikan Jalan, Ini Alasan DPR

Permintaan itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, Riau diklaim berkontribusi besar dalam pajak bagi negara dari produksi berbagai komoditas unggulannya.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com 26 Agustus 2020  |  23:15 WIB
Jalan nasional - Ilustrasi/Bisnis.com
Jalan nasional - Ilustrasi/Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi V Syahrul Aidi dari daerah pemilihan Riau, berharap agar daerah asalnya mendapatkan prioritas dalam perbaikan jalan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR.

Syahrul menjelaskan permintaan itu bukan tanpa alasan, tetapi karena Riau berkontribusi besar dalam pajak bagi negara dari produksi berbagai komoditas unggulannya.

"Saya berharap dan berusaha agar bisa memasukkan dalam revisi UU Jalan ini, yaitu agar daerah dengan kontribusi besar berupa pajak ke negara bisa mendapatkan prioritas dalam perbaikan jalan," ujarnya dalam tayangan virtual rapat dengar Komisi V DPR dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Rabu (26/8/2020).

Dia mengaku masalah kualitas jalan tidak hanya dihadapi tingkat nasional, tapi lebih parah di level jalan provinsi dan kabupaten kota.

Misalnya di Riau, saat ini kendaraan dengan tonase besar tampak melewati jalan provinsi dan kabupaten untuk menuju ke sentra perkebunan dan pertambangan.

Sementara itu, pemda setempat tidak memiliki kemampuan anggaran untuk melakukan perawatan jalan. Padahal, kendaraan operasional perusahaan skala besar itu terus melintasi jalan daerah.

Oleh karena itu, Syahrul berharap pemerintah bisa mendorong adanya pendanaan bagi daerah Riau yang dinilai berkontribusi signifikan bagi negara.

"Kalau dibebankan ke daerah untuk perbaiki jalan itu tidak mampu, karena itu kami menanyakan mekanisme misalnya melalui Dana Alokasi Khusus, ternyata tidak ada prioritas perbaikan jalan untuk daerah penghasil pajak. Riau itu kami sampaikan misalnya berkontribusi sampai 40 persen total produksi CPO nasional, di mana pajak perkebunan dan pengolahannya mengalir pusat," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR Bambang Suryadi menjelaskan penyebab utama kerusakan jalan umum nasional di Tanah Air.

Menurutnya, kapasitas jalan umum nasional sudah ditetapkan hanya dapat menahan beban maksimal di angka 8 ton—10 ton.

"Namun, di lapangan sudah biasa dipakai kendaraan dengan beban sampai 35 ton, ini masalahnya, belum lagi upaya antisipasi dengan adanya jembatan timbang belum efektif," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr bina marga jalan nasional Kementerian PUPR
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top