Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatatkan pertumbuhan belanja negara sebesar 1,3 persen secara tahunan menjadi Rp1.252,4 triliun hingga Juli 2020.
“Belanja negara mencapai Rp1.252,4 triliun diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN),” ungkapnya dalam konferensi pers virtual APBN KiTa, Selasa (25/8/2020).
Realisasi tersebut setara 45,72 persen target perubahan APBN berdasarkan Perpres 72/2020 yakni senilai Rp2.739,2 triliun.
Belanja negara tersebut meliputi realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp793,60 triliun, tumbuh 4,25 persen secara tahunan dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp458,82 triliun tumbuh negatif 3,4 persen secara tahunan.
Peningkatan kinerja realisasi belanja Pemerintah Pusat tersebut terutama dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp117,04 triliun atau tumbuh 55,9 persen.
Pertumbuhan realisasi bantuan sosial pada tahun 2020 utamanya ditujukan dalam PEN Perlindungan Sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan di tengah pandemi Covid-19.
Di sisi lain, realisasi belanja barang tumbuh negatif sebesar 16,7 persen secara tahunan sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja yang tidak terkait langsung dengan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Selain itu, realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2020 mencapai Rp83,64 triliun atau 43,56 persen dari target pada APBN-Perpres 72/2020, tumbuh negatif 9,29 persen secara tahunan.
Realisasi TKDD sampai dengan akhir Juli 2020 mencapai Rp458,82 triliun atau 60,06 persen dari target perubahan APBN Perpres 72/2020.
Selanjutnya, pemerintah telah menerbitkan PMK 101/2020 yang mulai berlaku pada Agustus 2020 untuk memberikan relaksasi percepatan penyaluran TKDD dalam rangka percepatan APBD untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah.
