Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah menganggarkan dana Rp104,2 triliun untuk sektor ketahanan pangan tahun depan.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat membacakan Nota Keuangan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (14/8/2020).
"Untuk ketahanan pangan tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp104,2 triliun, yang diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan," katanya, Jumat (14/8/2020).
Jokowi mengatakan total anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan melalui beberapa cara. Pertama, pemerintah membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi.
Kedua, pemerintah melakukan revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan termasuk distribusi pangan.
"Serta pengembangan kawasan pangan berskala luas [food estate] untuk meningkatkan produktivitas pangan," jelasnya.
Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun 2021.
Baca Juga
Sebelumnya, dia menegaskan komitmen pemerintah dalam hal ketahanan pangan dan kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi sampai hilir.
Jokowi juga bertekad mendorong efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan.
"Food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri. Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital," ujar Jokowi.
