Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengembangan Pendidikan Vokasi, Kemenperin Dapat Hibah dari Pemerintah Swiss

Dana hibah tersebut akan disalurkan dalam program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Swiss yakni Skill for Competitiveness (S4C).
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto/Kemenperin
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto/Kemenperin

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapatkan hibah dari pemerintah Swiss dalam pengembangan pendidikan vokasi. Hibah tersebut akan disalurkan dalam bentuk pelatihan dan perencanaan pendidikan vokasi.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Eko Cahyanto mengatakan dana hibah tersebut akan disalurkan dalam program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Swiss yakni Skill for Competitiveness (S4C). Eko menjelaskan kerja sama tersebut didasarkan oleh kemampuan Swiss dalam pendidikan vokasi.

"Mereka sudah 200 tahun punya konsep [pendidikan vokasi]. Di sana ada permeability, itu yang tidak kami punya di sini [dalam negeri]. Di sana, [pendidikan vokasi] betul-betul dinamis, sehingga memudahkan [sektor manufaktur]," katanya kepada Bisnis, Jumat (14/8/2020).

Eko mendata nilai hibah yang akan diberikan mencapai CHF8 juta atau setara dengan Rp131,8 miliar. Menurutnya, dana tersebut tidak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik, tetapi infrastruktur pendidikan seperti penyusunan kurikulum, penyesuaian kebutuhan mesin peralatan pendidikan, dan peningkatan kapabilitas pengajar vokasi.

Sebelumnya, Eko menyatakan pendidikan vokasi saat ini harus berbasis kebutuhan agar tidak menciptakan pengangguran. Dengan kata lain, skema pendidikan vokasi dewasa ini harus mengedepankan kerja sama pendidikan dengan sektor manufaktur.

Seperti diketahui, total kebutuhan kerja sektor manufaktur per tahunnya sekitar 600.00 orang, sementara itu kebutuhan tenaga kerja level operator mendominasi hingga 67,95 persen atau sekitar 420.000 orang. Walakin, Kemenperin hanya mampu menyediakan 4.500 tenaga kerja dari seluruh fasilitas pendidikannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Andi M. Arief
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper