Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

INSA: Angkutan Laut Masih Butuh Stimulus Pembiayaan Bunga Rendah

INSA mengapresiasi kinerja pemerintah yang dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur kendati pelaku usaha masih membutuhkan dukungan pembiayaan.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 13 Agustus 2020  |  21:34 WIB
Wakil Ketua Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto saat ditemui di Menara Kadin, Selasa (18/2/2020). - BISNIS/Rinaldi M. Azka
Wakil Ketua Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto saat ditemui di Menara Kadin, Selasa (18/2/2020). - BISNIS/Rinaldi M. Azka

Bisnis.com, JAKARTA - Aktivitas perhubungan laut masih optimistis menghadapi perkembangan setelah 75 tahun Indonesia merdeka. Proyek pengembangan jaringan pelabuhan terpadu pun terus dilanjutkan.

Dalam rancangan RPJMN 2020-2024, pemerintah tetap mencanangkan pengembangan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu guna meningkatkan kinerja pelabuhan dengan standardisasi pelabuhan utama.

Selain itu, rencana ini guna meningkatnya efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk loop secara teratur menjadi 27 persen dan meningkatnya keterpaduan pelabuhan dengan kawasan pada hinterland.

Total dana yang dianggarkan mencapai Rp113 triliun yang berasal dari BUMN dan swasta. Penanggung jawab proyeknya Kemenhub sementara Badan Usaha baik BUMN dan Swasta menjadi bagian pelaksananya.

Ketua DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menuturkan pihaknya mengapresiasi kerja pemerintah selama ini yang sangat serius menggenjot pembangunan dan pengembangan infrastruktur, termasuk transportasi laut seperti pengembangan dan pembangunan pelabuhan.

"Namun, tentu masih ada beberapa catatan yang perlu dibenahi di masa mendatang. Kami masih memiliki beberapa catatan dalam pembangunan infrastruktur transportasi maritim," jelasnya kepada Bisnis.com, Kamis (13/8/2020).

Menurutnya, selama ini pembiayaan pembangunan kapal tidak dianggap dan diperlakukan seperti pembiayaan pembangunan infrastruktur, padahal peran dan fungsi kapal itu sebagai penyambung atau jembatan dari pulau-pulau.

Sayangnya, karena tidak dimasukkan pembangunan dan pengadaan kapal dalam skema pembiayaan infrastruktur, berakibat pada pembiayaan pembangunan kapal di dalam negeri yang masih dikenakan dengan bunga yang tinggi, berkisar 11-14 persen, tenor yang pendek dan persyaratan administrasi yang rumit.

"Solusinya adalah menyamakan skema pembiayaan pembangunan kapal laut dengan skema pembiayaan infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan dan jalan tol," paparnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

transportasi insa
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top