Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bukan Karena Pandemi, Pabrik Kabel Matikan Mesin Produksi

Asosiasi Produsen Kabel (Apkabel) mendata mayoritas pabrikan kini mematikan mesin produksinya. Pasalnya, industriwan kabel saat ini tidak memiliki modal kerja untuk melakukan produksi lantaran keterlambatan pembayaran piutang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Andi M. Arief
Andi M. Arief - Bisnis.com 13 Agustus 2020  |  18:31 WIB
Pekerja menarik gulungan kabel listrik PLN untuk kereta ringan/Light Rail Transit (LRT) di kawasan Jakabaring, Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (13/4). - Antara/Nova Wahyudi
Pekerja menarik gulungan kabel listrik PLN untuk kereta ringan/Light Rail Transit (LRT) di kawasan Jakabaring, Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (13/4). - Antara/Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Produsen Kabel (Apkabel) mendata mayoritas pabrikan kini mematikan mesin produksinya. Pasalnya, industriwan kabel saat ini tidak memiliki modal kerja untuk melakukan produksi lantaran keterlambatan pembayaran piutang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Berdasar data Apkabel, saat ini rata-rata utilisasi industri kabel di bawah level 20 persen. Pasalnya, PLN baru membayarkan sekitar 20 persen atau sekitar Rp900 miliar dari total piutang PLN sekitar Rp4,5 triliun.

"Dan itu lebih fokus kepada [pembayaran tagihan] 2019. Namun, industri [kabel listrik] sebenarnya tetap supply hingga kuartal I/2020," ujar Ketua Umum Apkabel Noval Jamalullail kepada Bisnis, Kamis (13/8/2020).

Noval menyampaikan PLN mulai menunda pembayaran sejumlah pasokan kabel sejak Agustus 2019. Dengan kata lain, keterlambatan pembayaran piutang telah genap 1 tahun pada bulan ini.

Keterlambatan bayar tersebut membuat utilisasi pabrikan menurun karena terjadi mismatch ketahanan modal kerja dengan pembayaran tagihan. Sebelum medio 2019, pabrikan selalu menerima pembayaran sekitar 2 bulan setelah pengiriman barang hasil proses produksi selama 1 bulan.

Dengan kata lain, pabrikan memiliki siklus modal kerja setiap 3 bulan. Namun demikian, keterlambatan pembayaran tersebut mendistrupsi siklus modal kerja pabrikan dan membuat mayoritas pabrikan harus merumahkan sebagian besar tenaga kerjanya.

"Mereka [pabrikan] merumahkan karyawan dengan beberapa pola: kalau kontrak habis, terpaksa tidak diteruskan. Kalau masih [ada jangka kontraknya] ya diicarakan [kelanjutannya] sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan," ucapnya.

Noval mengalkulasikan per pabrikan perlu mengeluarkan biaya tenaga kerja sekitar Rp3,5 miliar per bulan. Sementara itu, modal kerja pabrikan tidak berputar karena PLN dan mayoritas proyek ketenagalistrikan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Noval menyatakan sudah mendiskusikan terkait pembayarn piutang dengan jajaran direksi PLN. Namun demikian, pada saat yang sama arus modal PLN saat ini juga ketat lantaran harus menjalankan beberapa tugas negara seperti memberikan subsidi senilai Rp3,5 triliun pada konsumen rumah tangga dengan tegangan 400 KV dan 900 KV.

Seperti diektahui, pabrikan kabel dibagi menjadi empat sesuai dengan tujuan pasarnya, yakni untuk proyek PLN, proyek non-PLN, peritel, dan gabungan antara ketiga pasar tersebut. Saat ini, pabrikan kabel yang berorientasi proyek PLN hanya memiliki utilisasi pabrikan dibawah level 10 persen.

Noval menyampaikan PLN mendominasi serapan industri kabel listrik sekitar 70%--80% yang digunakan untuk transmisi dan distribusi energi dari pembangkit listrik. Adapun, 20%--30% produksi industri dialokasikan untuk diserap sektor swasta.

Dengan kata lain, kegiatan yang ada di pabrikan tidak berkaitan dengan proses produksi alias hanya memasok kabel ke PLN. "Mereka [pabrikan kabel] sudah bikin [kabel pesanan PLN], tapi kalau surat pesanan barang [tidak dikirimkan] stoknya jadi idle. Makanya, posisinya di industri banyak [kabel idle]."

Noval berujar tingginya pasokan barang di gudang pabrikan membuat biaya pergudangan melonjak. Oleh karena itu, Noval meminta agar pemerintah mempercepat pemberian dana talangan utang yang telah disetujui oleh DPR kepada PLN.

Sementara itu, utilisasi pabrikan dengan orientasi proyek non PLN memiliki utilisasi di kisaran 20-30 persen. Menurutnya, banyak pabrikan berorientasi proye non-PLN menghentikan mesin produksinya karena proyek infrastruktur maupun konstruksi menunda pembangunannya.

Terakhir, pabrikan yang menyasar peritel memiliki utilisasi sedikit lebih tinggi atau di kisaran 30-40 persen. Noval menyampaikan hal tersebut disebabkan oleh pelonggaran protokol pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada Juni-Juli.

Seperti diketahui, industri kabel listrik lokal memiliki kapasitas produksi kabel transmisi listrik bawah tanah berkapasitas 50Kv--150Kv (Kilovolt) sepanjang 3.420Km per tahun. Adapun, permintaan kabel listrik layang berkapasitas 150Kv--500Kv untuk mentransmisikan daya dari pembangkit listrik ke gardu mencapai sekitar 64.400Km pada 2019.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

PLN kabel listrik
Editor : Fatkhul Maskur
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top