Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Perusahaan Kabel Listrik Indonesia (Apkabel) memperingatkan adanya potensi tutupnya belasan produsen kabel domestik karena terdampak pola pengadaan dari PT PLN (Persero).
Ketua Umum Apkabel Noval Jamalullail menjelaskan, pola pengadaan kabel listrik dari PLN pada tahun lalu menyebabkan persaingan yang tidak sehat diantara para produsen yang berlomba-lomba menawarkan harga terendah.
Dengan kuantitas pengadaan yang tidak terlalu banyak, tekanan kepada produsen menjadi tinggi, baik yang mendapat tender maupun tidak.
“Terjadi persaingan tidak sehat karena menimbulkan harga hancur. Di satu sisi pabrikan tutup, di sisi lain yang dapat order pun akan berdarah-darah karena terpaksa [produksi] dengan harga yang unreasonable,” katanya kepada Bisnis, Rabu (12/2/2022).
Dari sekitar 53 anggota asosiasi, 25 di antaranya menjadi mitra supplier kabel listrik PLN. Namun, tidak semua mitra pabrikan PLN mendapat order selama masa pandemi.
Nova, mengatakan ada 10 hingga 13 produsen mitra PLN yang belum mendapat kontrak. Belasan pabrikan tersebut berpotensi gulung tikar jika tak mendapat pesanan dari PLN, dan tidak mendiversifikasi jenis usahanya.
Baca Juga
Selain itu, Noval juga memandang PLN perlu mengubah pola pengadaannya untuk menumbuhkan persaingan yang sehat di pasar.
Tata kelola pengadaan tersebut sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4/2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
Kemudian juga tertuang juga dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/2016 tentang Standar Spesifikasi dan Standar Harga Tower Transmisi dan Konduktor Produk Dalam Negeri dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
“Praktiknya BUMN belum sepenuhnya pakai itu, mereka mindset-nya ambil yang termurah tanpa melihat faktor reasonable,” ujarnya.
Sementara itu, permintaan kabel listrik pada tahun ini diproyeksi tumbuh 20 persen, dengan serapan 50 persen ke PLN dan 50 persen sisanya ke pengguna swasta. Utilitas kapasitas produksi pun diharapkan terkerek 70–75 persen pada 2022.
