Bisnis.com, MATARAM — Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengawal 41 proyek strategis nasional yang menelan anggaran negara cukup besar sepanjang tahun ini dengan jumlah keseluruhannya mencapai Rp4,77 triliun.
Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto mengatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan tim pengamanan pembangunan strategis (PPS) untuk mengawal puluhan proyek yang dikerjakan di wilayah tersebut.
"Tiga proyek selesai didampingi. Yang masih proses ada 38 proyek. Ini pendampingannya dalam aspek yuridisnya. Bukan soal teknis," kata Sigit, Jumat (7/8/2020).
Dari pengawalan proyek yang terdata hingga Juni 2020, jelasnya, sebagian besar didominasi oleh proyek fisik. Anggaran negara yang paling banyak terserap, lanjutnya, dalam proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Salah satu upaya dalam proses pendampingannya yang menguntungkan negara, Kejati NTB mengklaim telah berhasil menekan angka penyerapan anggaran untuk 41 proyek tersebut.
Setelah adanya pendampingan tim PPS, plafon anggaran total yang awalnya menyentuh angka Rp5,05 triliun, kini telah turun menjadi Rp4,77 triliun sehingga ada efisiensi anggaran sampai Rp217,88 miliar.
Baca Juga
Kemudian, Nanang melanjutkan bahwa satu dari puluhan proyek yang didampingi, yakni pembangunan Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram untuk tahun 2019—2020, yang berada dibawah Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB, sudah masuk tahap serah terima sementara pekerjaan (provisional hand over-PHO).
Namun, ada juga dua proyek yang batal terlaksana akibat terdampak pengalokasian ulang anggaran Covid-19, yaitu proyek jaringan perpipaan system penyediaan air minum di dua kecamatan yang berada di Kabupaten Lombok Utara.
Selanjutnya, ada sejumlah proyek besar yang kini sedang dalam proses pengerjaan, beberapa di antaranya bergulir di bawah PT Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).
Proyek tersebut adalah perpanjangan landasan pacu dan fasilitas daya dukungnya senilai Rp400 miliar. Kemudian pengerjaan rapid exit taxiway dan perluasan apron sebelah barat senilai Rp292,60 miliar.
Ada juga anggaran untuk proyek perbaikan strip runway yang bernilai Rp267,60 miliar, perluasan terminal Rp326 miliar, dan pengembangan fasilitas kargo Rp85 miliar.
Selanjutnya, proyek tahun jamak akses jalan KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, yakni Jalan Bypass BIZAM-KEK Mandalika Paket I senilai Rp238,50 miliar, paket II senilai Rp394,80 miliar, dan paket III senilai Rp180,55 miliar.
Ada juga pembangunan spillway Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa senilai Rp247,30 miliar beserta jaringan irigasinya Rp255,80 miliar. Pembangunan bendung pengalih Rababaka Kompleks di Kabupaten Dompu Rp139,70 miliar.
Pembangunan Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa Paket I Rp440,20 miliar dan Paket II Rp162,60 miliar. Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat untuk pengerjaan Paket I Rp160 miliar, dan paket II Rp150 miliar.
Kemudian Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat, untuk paket I Rp65 miliar, dan paket II Rp67,90 miliar. Proyek strategis lainnya, pembangunan Pasar Renteng di Kabupaten Lombok Tengah senilai Rp145 miliar.
"Jadi, beberapa proyek ini ada yang masih proses lelang, ada yang sedang tahap pelaksanaan," ucapnya.
