Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DKI Jakarta Tunda Jalan Berbayar hingga 2021, Ini Sebabnya

Pemprov DKI Jakarta menunda penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar hingga 2021 akibat pandemi Covid-19
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 05 Agustus 2020  |  17:13 WIB
Kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (2/3/2020). Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menargetkan sistem jalan berbayar elektronik atau
Kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (2/3/2020). Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menargetkan sistem jalan berbayar elektronik atau "electronic road pricing" (ERP) bisa diterapkan di sejumlah ruas jalan ibu kota pada akhir tahun 2020 dengan rencana proses lelang dilakukan pada Maret. - ANTARA/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar ditunda hingga 2021 karena pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkannya dalam tiga tahapan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan karena pandemi Covid-19, rencana pelaksanaan ERP secara garis waktu (timeline) diundur.

"Saat ini Ganjil Genap kami tekan, dalam satu dua tahun ke depan dioperasikan segera ERP. Saat ini kami relaksasi ERP, mudah-mudahan tahun depan [2021] operasional," katanya, Rabu (5/8/2020).

Dia menegaskan tadinya penerapan jalan berbayar akan dilakukan pada 2020 ini dengan dimulai di jalan Sisingamangaraja-Bundaran HI dan dilanjut dengan jalan Fatmawati-Panglima Polim.

Namun, akibat pandemi, pelaksanaanya pun ditunda paling cepat hingga 2021. Di sisi lain, Pemprov DKI lebih memilih melakukan kebijakan mendorong peralihan ke angkutan umum melalui pemberlakukan tarif parkir tinggi mulai tahun ini.

Tarif parkir tinggi ini akan dilakukan di 17 ruas jalan akses untuk on street parking dan 42 lokasi off street parking. Hal ini guna membuat masyarakat meninggalkan kendaraan pribadinya.

Kembali ke ERP, dalam paparan yang diterima Bisnis.com, Pemprov DKI sudah mencanangkan pelaksanaan ERP akan melalui 3 tahapan. Tahap pertama diberlakukan di Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Sisingamangaraja.

Tahap kedua, yang dilaksanakan setahun setelah pelaksanaan tahap pertama, akan diberlakukan di jalan yang lebih banyak lagi, yakni Jalan Panglima Polim, Fatmawati, MT Haryono, Gatot Subroto, Jenderal S. Parman, Tomang Raya, Caringin, Balikpapan, dan Suryopranoto.

Tahap ketiga, setahun setelahnya, ERP diberlakukan di Jalan M.H Thamrin, Medan Merdeka Barat, Majapahit, Hayam Wuruk, Gajah Mada, Pintu Besar Selatan, D.I. Panjaitan, Jenderal Ahmad Yani, Pramuka, Salemba Raya, Kramat Raya, Stasiun Senen, dan Gunung Sahari.

Rencananya, kendaraan bermotor yang dikenakan retribusi atau biaya penggunaan jalan yakni mobil penumpang, bus, mobil barang dan sepeda motor. Adapun yang dikecualikan yakni kendaraan plat kuning, kendaraan dinas pemerintah, ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan diplomat, dan tamu negara.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

transportasi Pemprov DKI
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top