Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak tujuh proyek pembangkit listrik program 35.000 MW dengan total kapasitas 6.510 MW berpotensi mengalami keterlambatan pengerjaan akibat kondisi pandemi Covid-19.
Fabby Tumiwa, Pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), menilai keterlambatan proyek tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap ketersediaan pasokan listrik. Menurutnya, cadangan daya di sistem kelistrikan PLN masih mencukupi permintaan listrik hingga tahun depan.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, total kapasitas terpasang pembangkit di Indonesia hingga Mei 2020 mencapai 70.901,3 megawatt (MW).
"Karena pertumbuhan listrik kita tahun ini tidak setinggi yang dibayangkan. Dugaan saya di bawah 2 persen karena semester I hanya 1 persen. Kalau pertumbuhan 2 persen dengan kapasitas yang ada dan dijadwalkan masuk saat ini tidak akan berdampak banyak," kata Fabby ketika dihubungi Bisnis, Senin (3/8/2020).
Di samping itu, keterlambatan proyek tersebut juga dinilai akan berdampak positif terhadap PLN.
Perseroan akan diuntungkan karena tidak perlu dibebani oleh kewajiban membeli listrik dari produsen listrik swasta (IPP) sesuai kontrak jual beli listrik (sistem take or pay), sementara konsumsi listrik mengalami penurunan.
"IPP telat COD, PLN enggak harus buru-buru bayar kontrak yang berlaku ketika sudah mulai periode COD. Saat ini permintaan listrik lagi rendah, sementara cadangan daya PLN masih tinggi. Kalau [proyek IPP] masuk, PLN harus bayar, sementara PLN enggak bisa jual listriknya," katanya.
Namun demikian, kata Fabby, pemerintah perlu mengatur strategi untuk memastikan agar pasokan listrik mencukupi ketika ekonomi kembali bangkit.
Adapun enam dari tujuh proyek yang terdampak signifikan dan berpotensi mengalami keterlambatan dikerjakan oleh produsen listrik swasta (IPP). Perinciannya adalah PLTU Meulaboh 3 & 4 (2x 200 MW) yang dikerjakan PT Meulaboh Power Generation, pengerjaan baru mencapai 22 persen per Februari 2020 dan belum ada kemajuan hingga Juni 2020.
Kemudian PLTU MT Sumsel - 8 (2 x 600 MW) yang dikerjakan PT Huadian Bukit Asam Power. Proyek ini terkendala delay pengiriman material. Per Juni 2020, progres pengerjaannya telah mencapai 39,38 persen. PLTU Jawa 1 (1 x 1.000 MW) oleh PT Cirebon Energi
Prasarana terkendala pengiriman material dan progresnya telah mencapai 81,15 persen per Juni 2020.
Lalu PLTGU Jawa-1 (2 x 800 MW) oleh PT Jawa Satu Power yang terkendala pengiriman material. Progres proyek telah mencapai 82,35 persen per Juni 2020. PLTU Jawa 4 (2x1.000 MW) oleh PT Bhumi Jati Power yang tidak dapat memobilisasi engineer dan terkendala pengiriman material. Pengerjaan proyek telah mencapai 94,15 persen hingga akhir Juni 2020.
PLTU Kalbar 1 (2x100 MW) oleh PT GCL Indo Tenaga tidak dapat memobilisasi engineer komisioning dan mengalami keterlambatan pengiriman material. Progres proyek mencapai 96,69 persen per Februari 2020 dan belum ada kenaikan progres hingga Juni 2020.
Sedangkan proyek terdampak yang dikerjakan oleh PT PLN (Persero) adalah PLTA Jatigede (2x55MW). Proyek ini tidak dapat memobilisasi tenaga kerja serta material tidak dapat dikirim. Hingga Juni 2020, pengerjaannya telah mencapai 81,58 persen.
