Bisnis.com, PONTIANAK — Dinas Perkebunan Kalimantan Barat menyatakan bahwa ketersediaan benih besertifikat dan lulus pengawasan masih menjadi tantangan dalam pengembangan perkebunan di Kalimantan Barat saat ini.
"Khusus untuk memenuhi kebutuhan program pemerintah terutama pengadaan benih atau bibit untuk tanaman perkebunan masih sulit. Pemenuhan kuota dalam program terkait benih tidak terpenuhi. Nah, itu tentu menjadi tantangan kami dan di sisi lainnya sebagai peluang bagi penangkar benih," ujar Kepala Dinas Perkebunan Kalbar Heronimus Hero pada Forum Koordinasi Perbenihan Tanaman Perkebunan 2020, Selasa (28/7/2020).
Hero menjelaskan bahwa persoalan ini harus dicarikan solusi Bersama karena kesinambungan antara program pengadaan benih oleh pemerintah dan pembenihan oleh penangkar sangat penting.
"Jadi, kami akan bersinergi dan membuat ada kesinambungan antara program dan produksi benih dari penangkar.”
Dari sisi pemerintah, saat ini memang tidak ada unit pelaksana teknis (UPT) perbenihan untuk tanaman sektor perkebunan. Berbeda dengan tanaman pangan dan hortikultura, UPT perbenihan sudah ada di Kalbar.
"UPT perbenihan perkebunan sebenarnya sangat penting sebagai penyangga program pemerintah. Saat ini kan hanya mengandalkan penangkar. Itu kewalahan dan terkendala banyak hal. Yang jelas perbenihan perkebunan memang lebih sulit dari sektor lainnya. Regulasi perlu disederhanakan namun tetap tidak mempengaruhi kualitas benih," katanya.
Baca Juga
Pembangunan perkebunan di Kalbar yang menjadi prioritas saat ini di antaranya kelapa sawit, kelapa dalam, kopi, lada, kakao.
Adapun, kebutuhan benih di Kalbar tahun ini untuk sawit program perkebunan rakyat sebanyak 1,13 juta batang, karet 258.000 batang, lada 410.000 batang, kopi robusta 72.000 batang, dan kelapa dalam unggul 19.500 batang.
