Bisnis.com, JAKARTA -- Peluang ekonomi dari inisiatif imbal dagang dinilai belum terlalu besar di tengah tingginya harapan bahwa metode ini bakal mendongkrak kelesuan industri Indonesia saat ini.
Kepala Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai peluang ekonomi dalam mekanisme ini sejatinya tidaklah terlalu tinggi. Dalam prosesnya, berbagai kendala kerap menghadang aksi barter, termasuk hambatan waktu yang cenderung lama.
“Secara ekonomi imbal dagang tidak bisa menjadi andalan. Bagaimanapun pasar internasional sudah memberi banyak fasilitas dan kemudahan bagi negara untuk memperoleh kebutuhannya. Sejak zaman Soeharto imbal dagang tidak berhasil terealisasi,” ujar Yose kala dihubungi, Selasa (21/7/2020).
Yose menjelaskan imbal dagang sejatinya hadir untuk memotong rantai keuangan karena negara tak harus membeli dolar dalam jumlah besar. Meski demikian, hambatan teknis justru hadir dan menjadi penghalang utama dalam implementasi imbal dagang.
“Secara teoritis mungkin baik dan membuka penetrasi ke pasar baru, tapi perlu menjadi catatan bahwa kerumitannya juga berlipat, seperti dalam hal pencocokan produk,” lanjut Yose.
Hal ini pun diamini oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Rakhman. Produk tekstil disebut Kementerian Perdagangan sebagai salah satu produk unggulan yang ditawarkan dalam imbal dagang. Namun, Rizal menyebutkan bahwa daya tawar tekstil akan amat tergantung pada negara mitra.
Baca Juga
“Biasanya imbal dagang ini kan untuk produk yang spesifik, yang tidak diproduksi di suatu negara tapi dibutuhkan. Jika menawarkan tekstil, biasanya negara tersebut sudah memiliki negara pemasok lain karena memang mudah didapat,” kata Rizal.
Imbal dagang sendiri disebutnya bisa diterapkan untuk menembus pasar yang menerapkan hambatan dagang untuk tekstil. Jika pemerintah memang menyeriusi wacana mekanisme ini, dia hanya berharap ada dukungan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas.
Di lain pihak, faktor kepentingan masing-masing negara acap kali menjadi batu sandungan dalam mewujudkan kesepakatan barter. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta menyebutkan lambatnya perkembangan imbal dagang antara sawit dan komoditas lain lebih banyak didorong oleh faktor tersebut alih-alih pada kualitas produk.
“Jadi misal dalam kasus Sukhoi dan sawit, bukan karena komoditasnya yang tidak bisa, tapi lebih ke faktor X dalam negosiasi yang kami dari dunia usaha pun tidak bisa pahami,” kata Kanya.
Perpolitikan internasional pun disebut Kanya turut mempengaruhi realisasi imbal dagang. Dia mencontohkan penjajakan ekspor minyak sawit ke Iran yang terganjal sistem pembayaran karena ada sanksi Amerika Serikat yang mengintai. Imbasnya, barter dengan Iran pun mandek di tempat tanpa keberlanjutan.
Dalam pernyataan resminya belum lama ini, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto meyakini bahwa imbal dagang dapat mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan. Mekanisme ini pun disebutnya dapat mendukung upaya menciptakan keseimbangan neraca perdagangan serta pembayaran, serta meningkatkan produksi dan memperluas kesempatan kerja
“Dengan skema imbal dagang, komoditi ekspor Indonesia dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional agar bisa semakin bergerak dan tumbuh,” ujar Agus optimistis.
Sebagaimana yang sudah-sudah, mekanisme barter nyatanya memerlukan proses yang panjang. Ia kerap sulit diwujudkan di tengah benturan berbagai kepentingan negara-negara yang terlibat terlepas dari manfaatnya sebagai alternatif dalam perdagangan.
Indonesia boleh saja menawarkan berbagai komoditas unggulan untuk ditawarkan dalam imbal dagang. Namun pandemi Covid-19 pun seharusnya menjadi pengingat bahwa para mitra dagang Indonesia juga memiliki kepentingan yang kurang lebih sama, menjaga napas ekonomi lewat ekspor yang terjaga performanya.
