Bisnis.com, JAKARTA – Adanya usulan regulasi kewajiban pasar lokal (domestic market obligation/DMO) pada minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk kebutuhan energi mendapat respons pelaku usaha.
Industri biodiesel menyatakan setuju atas wacana tersebut jika pengaturan harga DMO tersebut sesuai.
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan perlu ada keseimbangan antara petani, pabrik CPO, pabrik biodiesel, dan Pertamina jika DMO tersebu mau dijalankan.
Pasalnya, penerapan DMO tersebut secara langsung akan mengurangi penerimaan devisa negara dari pengurangan volume ekspor CPO nasional.
"Sekarang produksi nasional [CPO] kita 48 juta ton. [Konsumsi] di dalam negeri 18 juta ton, sisanya ekspor. Katakanlah kebutuhan program B100 menjadi 15 juta kiloliter, saya kira tidak masalah sepanjang harga DMO-nya harga pasar internasional," ujar Ketua Umum Aprobi M.P. Tumanggor kepada Bisnis, Senin (20/7/2020).
Tumanggor menilai DMO tersebut akan diterima jika harga yang ditentukan berada dalam kisaran US$600-US$625 per ton. Dengan kata lain, parikan dapat menerima DMO tersebut jika harga yang ditetapkan berkisar antara RM2.557,5-RM2.664,06 per ton.
Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Senin (20/7/2020) hingga pukul 9.41 WIB harga CPO untuk kontrak Oktober 2020 di bursa Malaysia masih melanjutkan penguatannya dari perdagangan sebelumnya, naik 1,49 persen ke level 2.653 ringgit per ton.
Level itu merupakan posisi tertinggi harga CPO dalam lima bulan terakhir. Adapun, pada pekan lalu harga CPO berhasil membukukan kinerja mingguan terbaik dalam lebih dari tiga tahun.
Harga CPO berhasil naik hingga 8,4 persen pada pekan lalu, kenaikan terbesar sejak November 2016. Reli bertahap itu telah membantu CPO mengurangi kerugian pada tahun ini menjadi hanya terkoreksi 12,85 persen sepanjang tahun berjalan 2020.
Di sisi lain, Tumanggor mengusulkan dua solusi lain untuk mengamankan volume CPO untuk kebutuhan Pertamina selain DMO. Pertama, hanya menerapkan DMO tersebut untuk hasil produksi holding perkebunan PT Perkebunan Negara (Persero) atau PTPN.
Adapun, saat ini PTPN memiliki kapasitas produksi 2,4 juta ton CPO pertahunnya. Selain itu, PTPN belum memiliki sertifikasi roundtable sustainable palm oil (RSPO).
Dengan kata lain, PTPN belum dapat mengekspor hasil produksinya. "BUMN untuk BUMN, swasta untuk swasta. Swasta ini [fokus] cari devisa tugasnya."
Di samping itu, ujarnya, penerapan DMO eksklusif antara PTPN dan Pertamina dapat memudahkan fungsi kontrol. Artinya, pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan lebih mudah.
Kedua, melimpahkan sebagian biaya produksi kepada konsumen dengan mengenakan pajak konsumsi biodiesel kepada konsumen. Tumanggor berujar penggunaan bahan akar hijau (green diesel) seharusnya lebih mahal karena penggunaan green diesel lebih baik bagi kesehatan masyarakat.
Namun demikian, lanjutnya, pengenaan pajak konsumsi biodiesel tersebut diikuti dengan adanya insentif atau subsidi oleh pemerintah terhadap konsumen biodiesel.
"Di Eropa umumnya green diesel dibeli lebih mahal oleh konsumen. Karena, konsumen sadar dengan menggunakan green energy, negara makin sehat, sehingga konsumen makin sehat," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
