Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

AS Balas Penerapan Pajak Digital di Prancis, Bagaimana Nasib Indonesia?

Indonesia menunggu dan mendorong tercapainya konsesus global tentang hak pemajakan untuk menghindari dispute antar yurisdiksi seperti yang terjadi antara AS dan Prancis.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 10 Juli 2020  |  11:47 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia masih menunggu tercapainya konsesus global sebelum memajaki kegiatan ekonomi digital secara penuh, kendati bantalan hukum yang kuat telah siap.

Konsesus global sangat diperlukan untuk menghindari dispute antar yurisdiksi serta memastikan setiap negara memiliki hak pemajakan yang sama.

"Indonesia menunggu dan mendorong tercapainya konsesus global tentang hak pemajakan sebagai suatu solusi jangka panjang, yang saat ini sedang dibahas oleh Global Forum yang diinisiasi OECD," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, Jumat (10/7/2020).

Seperti diketahui, pemerintah Amerika Serikat tengah menginvestigasi berbagai skema pemajakan digital yang diterapkan sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Baru-bari ini AS juga bermaksud mengumumkan respons lebih lanjut terkait pajak layanan digital Prancis atas perusahaan teknologi AS termasuk Amazon.com, Google, dan Facebook. Menurut sumber terkait, daftar tarif yang akan dirilis bakal menyasar barang-barang dengan kisaran US$500 juta hingga US$700 juta.

Respons yang ditargetkan dapat mencakup tarif pada anggur, keju, dan tas tangan asal Prancis. Pengumuman itu kemungkinan akan disampaikan paling cepat pada Jumat (10/7/2020) waktu setempat.

Sementara itu, ungkap salah satu sumber, implementasi tarif mungkin ditunda sampai Prancis mulai memungut pajaknya pada tahun ini.

Politico mengabarkan bahwa Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer telah mengisyaratkan tentang kemungkinan langkah semacam itu dalam suatu agenda pada Kamis (9/7/2020)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani pajak digital
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top