Bisnis.com, JAKARTA-- PT Hutama Karya (Persero) menyatakan saat ini membutuhkan dukungan pembiayaan alternatif guna percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.765 kilometer.
SEVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Muhammad Fauzan menjelaskan pihaknya sangat berterima kasih atas dukungan pemerintah dan semua stakeholder yang terus memberikan dukungan penuh dalam percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
"Kami masih tetap membutuhkan dukungan pemerintah dalam hal sumber-sumber pembiayaan alternatif yang memerlukan jaminan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (7/7/2020).
Dalam prosesnya hingga saat ini, JTTS yang dibangun oleh Hutama Karya menggunakan pendanaan yang berasal dari berbagai sumber mulai dari PMN tunai dari pemerintah, sindikasi perbankan, dukungan konstruksi, hingga global medium term notes atau GMTN.
Sejauh ini, Hutama Karya telah membangun JTTS sepanjang lebih kurang 588 kilometer, dengan 368 kilometer ruas tol yang telah beroperasi secara penuh.
Beberapa ruas tol tersebut di antaranya adalah Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (Bakter) sepanjang 140 km, Tol Terbanggi – Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (Terpeka) sepanjang 189 km, tol Palembang – Indralaya (Palindra) sepanjang 22 km, dan Tol Medan Binjai (Medbin) seksi 2 dan 3 sepanjang 17 km.
Baca Juga
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan kebutuhan pendanaan tol Trans Sumatra secara total, baik koridor utama dan jalur pendukung mencapai Rp500 triliun.
Saat ini dana yang telah siap berasal dari perbankan Rp72,2 triliun, dukungan pemerintah Rp21,6 triliun, dan PMN Rp19,6 triliun. Sementara itu untuk koridor utama saja membutuhkan Rp266 triliun.
Perbankan telah memberikan komitmen pembiayaan Rp42,2 triliun untuk koridor utama. Dukungan pemerintah dan PMN, masing-masing sebesar Rp16,1 triliun dan Rp17,1 triliun.
“Sehingga total anggaran yang masih dibutuhkan [untuk pembangunan kordior utama] Rp191 triliun,” jelas Basuki.
Adapun, Presiden Joko Widodo dalam pembukaan rapat terbatas meminta kalkulasi cermat kelayakan finansial dan juga opsi tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek tol Trans Sumatra.
“Saya minta ada terobosan sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan juga tidak tergantung pada APBN,” kata Presiden membuka rapat terbatas percepatan pembangunan proyek strategis nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020).
