JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk. berharap pemerintah dapat membayarkan utang sebesar Rp6,63 triliun agar dapat menjaga likuiditas serta menurunkan posisi liabilitas. Dari Jumlah tersebut, hampir Rp2 triliun berasal dari piutang pembangunan proyek LRT Palembang.
Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Soewardjono menjelaskan utang Rp6,63 triliun ini terdiri dari dana talangan pengadaan tanah untuk jalan tol senilai Rp3,71 triliun, biaya dana senilai Rp1 triliun, dan pembayaran atas proyek Light Rail Train (LRT) Palembang senilai Rp1,92 triliun.
Dia menjelaskan bahwa tagihan pengembalian dana talangan tanah dan beban bunga senilai ditujukan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Sementara itu, tagihan LRT Palembang ditujukan kepada Kementerian Perhubungan.
“Pembayaran piutang pemerintah ini akan membantu kami dari sisi cash flow [arus kas],” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (1/7/2020).
Untuk diketahui, proyek LRT Palembang dibangun dengan skema turnkey yang mana kontraktor menalangi biaya pembangunan terlebih dahulu. Dengan kata lain, pembayaran baru akan diterima setelah proyek selesai.
Dalam catatan Bisnis, proyek LRT Palembang menelan biaya Rp10,9 triliun. LRT Palembang melayani penumpang dari kan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Kompleks Olahraga Jakabaring sejauh 24,5 kilometer.
Baca Juga
Layanan LRT Palembang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia Divre III. Hingga Juli 2020, proyek yang dibangun untuk menyambut Asian Games 2018 itu mencetak angka penumpang 2 juta orang.
Jumlah penumpang sempat menyusut drastis sejak penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Palembang. Hingga 18 Juni 2020, jumlah penumpang rata-rata per hari mencapai 700—800 orang, naik dari sebelumnya di kisaran 400 – 500 penumpang per hari.
