Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Geger Pajak Sepeda, Pengamat: Pemerintah Memang Bisa Pungut

Pengamat dari Insititut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menilai pemerintah bisa saja memungut pajak dari pengguna sepeda yang sudah dilakukan pada era Orde Baru.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 30 Juni 2020  |  14:58 WIB
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengayuh sepeda ontel bersama para tokoh lintas agama mengelilingi Semarang, Jateng, Minggu (23/12/2018). - JIBI/Alif Nazzala Rizqi
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengayuh sepeda ontel bersama para tokoh lintas agama mengelilingi Semarang, Jateng, Minggu (23/12/2018). - JIBI/Alif Nazzala Rizqi

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memang dimungkinkan memungut pajak bagi sepeda, praktik ini sudah pernah dilakukan sejak zaman Hindia Belanda, bahkan pada era Orde Baru.

Pendiri Insititut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan sesuai dengan kewenangannya, pemerintah daerah dapat membuat regulasi yang mengatur mengenai sepeda, termasuk apakah sepeda itu perlu dipajaki atau tidak.

"Instran, LSM Transportasi yang kami dirikan sejak 2001 justru mendorong agar sepeda diregulasi, termasuk dipungut pajak ketika masa lalu namanya plombir dan yang sudah bayar pajak dipasangi peneng," jelasnya, Selasa (30/6/2020).

Dia mengingat hingga pertengahan dekade 1980-an di Kota Yogyakarta masih sering dilakukan operasi sepeda-sepeda yang belum bayar pajak yang dapat diketahui melalui peneng. Sepeda juga dapat dikenakan tarif parkir.

Dia menegaskan alasan sepeda perlu bayar pajak dan dikenai tarif parkir agar memiliki hak yang sama dengan kendaraan bermotor. Selama ini, pesepeda menjadi kendaraan nomer ketiga setelah mobil dan motor, sehingga di tempat-tempat umum tidak tersedia tempat parkir.

"Seringkali kami menjadi kerepotan sendiri ketika akan parkir. Bila mereka harus bayar pajak dan dikenai tarif parkir, maka pesepeda memiliki hak yang sama, sah dan berhak menuntut penyediaan tempat parkir khusus, dan tidak boleh dipinggirkan, tapi berhak memperoleh fasilitas jalur/lajur khusus sepeda," tegasnya.

Masalahnya, terang Tyas, yakni besaran pajak dan tarif parkir yang saat ini merupakan domain kebijakan teknis yang dapat ditentukan oleh masing-masing daerah.

Dia menegaskan intinya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak keliru bila mengatur sepeda. Oleh karena itu, tidak ada salahnya pula bila Kemenhub maupun Dinas-Dinas Perhubungan membuat kajian sebagai dasar untuk meregulasi sepeda di era new normal.

Berdasarkan UU No. 22/2009 tentang LLAJ sebetulnya posisi sepeda sudah jelas. Pasal 25 mengamanatkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, salah satunya berupa fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat (ayat 1 butir f).

Pasal Pasal 45 ayat (1) juga mengamanatkan bahwa fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi: trotoar; lajur sepeda; dan tempat penyeberangan pejalan kaki.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak transportasi sepeda
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top