Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemungutan Pajak Digital Perusahaan Asing Dinilai Setengah-Setengah

Pajak digital dinilai masih setengah-setengah lantaran pemerintah seharusnya menegaskan kewajiban bagi perusahaan over the top (OTT) untuk memiliki badan usaha tetap (BUT).
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 30 Juni 2020  |  14:54 WIB
Direktur Eksekutif ICT Institute Indonesia Heru Sutadi - Kominfo.go.id
Direktur Eksekutif ICT Institute Indonesia Heru Sutadi - Kominfo.go.id

Bisnis.com, JAKARTA - Pemungutan pajak digital oleh pemerintah terhadap perusahaan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dinilai masih setengah-setengah.

Seperti diketahui, pada 1 Juli 2020 pemerintah akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap perusahaan digital asing yang beroperasi di Tanah Air.

Aturan tersebut sudah diatur dalam PMK No.48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Direktur Eksekutif ICT Institute Indonesia Heru Sutadi menilai kebijakan tersebut masih setengah-setengah lantaran pemerintah seharusnya menegaskan kewajiban bagi perusahaan over the top (OTT) untuk memiliki badan usaha tetap (BUT).

"Agar sama perlakuannya terhadap pemain atau aplikator dalam negeri," kata Heru kepada Bisnis, Selasa (30/6/2020).

Heru menambahkan, kebijakan pajak digital terhadap OTT asing seharusnya tidak hanya dikenakan dalam hal PPN yang lebih menyasar kepada konsumen dibandingkan dengan korporasi, tetapi juga Pajak Penghasilan (PPh).

Menurutnya, pengenaan PPN tidak berdampak bagi perusahaan OTT asing karena pajak dipungut atas biaya yang dikeluarkan oleh konsumen.

"Makanya saya katakan ini masih setengah-setengah. Sebab, hal yang utama adalah pajak dari keuntungan dan pajak penghasilan. Kalau PPN sebenarnya tidak ada perubahan signifikan kecuali pengguna bayar lebih layanan.

Pemerintah pun, lanjutnya, harus memberikan perlakuan yang sama baik kepada pemain lokal maupun asing.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ppn pajak digital
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top