Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama sejumlah akademisi dari beberapa perguruan tinggi berkolaborasi membahas metode yang dapat mengukur dampak positif pembangunan infrastruktur transportasi terhadap perekonomian Indonesia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah dalam beberapa tahun ini gencar melakukan pembangunan infrastruktur, tidak terkecuali infrastruktur transportasi.
"Karenanya harus ada indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan infrastruktur transportasi tersebut benar-benar memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahterahan masyarakat," kata Budi dalam siaran pers, Rabu (24/6/2020).
Dia menambahkan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur tidak hanya berhenti pada selesainya pembangunan infrastruktur fisik transportasi sebagai suatu output. Namun, selanjutnya adalah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi tersebut baik di subsektor transportasi darat, laut, perkeretaapian maupun udara diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahterahan masyarakat.
Pihaknya menjelaskan arahan Presiden Joko Widodo bahwa dalam menjalankan tugas harus dipastikan agar tujuan kemanfaatan dapat dicapai. Jadi, bukan hanya sekedar terpenuhi, tetapi harus dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Budi menilai untuk bisa mewujudkan tugas yang dilakukan bisa dirasakan masyarakat, diperlukan indikator yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka clean and good governance. Oleh karena itu perlu kolaborasi antara Kemenhub dengan para akademisi perguruan tinggi untuk memformulasikannya.
Baca Juga
Pihaknya menyebut dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi menegaskan bahwa pembangunan diarahkan untuk menyambungkan infrastruktur besar termasuk infrastruktur transportasi dengan kawasan-kawasan produksi rakyat, kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan.
Selanjutnya, Kementerian Perhubungan bertugas untuk menerjemahkan arahan Presiden tersebut ke dalam perencanaan dan program pembangunan infrastruktur transportasi yang tepat guna untuk menjamin konektivitas seluruh wilayah Indonesia.
“Saya berharap hasil dari kolaborasi ini dapat menjadi acuan para Direktorat Teknis dalam pengukuran dampak suatu pembangunan infrastruktur transportasi,” ujarnya.
