Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR menyebut terjadi overlap atau tumpang tindih antara proyek Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian PUPR dalam membangun konektivitas Bogor hingga ke Sukabumi.
Anggota Fraksi Partai Gerindra Komisi V DPR Sudewo mengatakan dalam menyusun program Kemenhub mesti memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi dan perlu ada koordinasi antar kementerian terutama dengan Kementerian PUPR.
"Saya ambil contoh overlap menguras anggaran negara pada satu program tertentu dengan tujuan tertentu yaitu Kemenhub alokasikan membuat double track atau KA dari Bogor-Sukabumi, sementara PUPR sedang membangun jalan tol Bogor-Sukabumi maksud tujuan sama kemudian output juga sama tetapi sarana dan prasarana disiapkan terlalu berlebih," jelasnya, dalam rapat kerja Komisi V DPR, Selasa (23/6/2020).
Menurutnya, hal ini akan menjadi tumpang tindih terutama dari sisi penganggarannya karena sumber dana sama-sama berasal dari pemerintah, meski berbeda kementerian.
Dia meminta agar Kemenhub meningkatkan koordinasi dengan Kementerian PUPR agar tumpang tindih tidak terjadi. Menurutnya, anggaran yang disedikan untuk kereta api (KA) bisa diprioritaskan pembangunan KA bandara Yogyakarta-Kulonprogo mendukung eksistensi Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA).
"Kedua, saya mendukung apa yang direncakan Pagu indikatif 2021 diprioritaskan untuk konektivitas percepatan perkembangan ekonomi. Pembangunan jalan tol Trans Pulau Jawa di Semarang sampai Jakarta sudah dinikmati warga tapi konektivitas jalan nasional dari jalan tol sampai ke Kabupaten di sekitar ini belum dibuat," ujarnya.
Baca Juga
Di sisi lain, dia menyebut banyaknya terminal bus di kabupaten yang tidak optimal. Banyak terminal bus tidak produktif, yang bisa jadi karena ada beberapa faktor sehingga pelaksanaan konektivitasnya tidak efektif.
"Ini saya minta dilakukan evaluasi semua terminal di jalur nasional. Untuk darat banyak traffic light di semua titik di jalan nasional hampir semua, saya sering traveling jalan darat itu pengaturannya tidak tepat, itu terjadi di seluruh Indonesia ini perlu dievaluasi," paparnya.
