Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bank Dunia Sebut Otonomi Daerah di Indonesia Sangat Sukses, Tapi...

Kebijakan otonomi daerah atau decentralization yang dilakukan Indonesia merupakan contoh kesuksesan pembangunan negara di dunia. Namun, Bank Dunia masih memberikan 3 catatan khusus.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 23 Juni 2020  |  14:06 WIB
Karyawati beraktivitas di kantor Bank Dunia, di Jakarta, Senin (9/10). - JIBI/Dwi Prasetya
Karyawati beraktivitas di kantor Bank Dunia, di Jakarta, Senin (9/10). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Dunia (World Bank) menilai penerapan kebijakan otonomi daerah di Indonesia sangat sukses dan patut menjadi contoh negara lain. Namun, ada tantangan dan kendala yang harus diselesaikan pemerintah.

Ekonom Senior di Bidang Sektor Publik Bank Dunia (World Bank) Jurgen Rene Blum mengatakan telah terjadi perbaikan belanja pemerintah, khususnya untuk fasilitas umum pascapenerapan otonomi daerah dari 2008-2017.

Dia menekankan kebijakan otonomi daerah atau decentralization yang dilakukan Indonesia merupakan contoh kesuksesan pembangunan negara di dunia.

"Namun, ada tantangan yang perlu dihadapi, misalnya memperluas akses ke berbagai wilayah, pembiayaan untuk urbanisasi, dan memperkuat akuntabilitas belanja pemerintah," katanya dalam Webinar yang digelar World Bank, Selasa (23/6/2020).

Dia mengungkapkan pekerjaan rumah terbesar pemerintah Indonesia saat ini, yaitu mengatur disparitas fiskal antardaerah. Pengaturan tersebut perlu dilakukan untuk transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurutnya, ada beberapa keunggulan dari DAU dan DAK. Pemberikan DAU, lanjutnya, sudah dilakukan dengan transparan, diberikan untuk memenuhi jurang antara kebutuhan dan kapasitas anggaran, dan dapat digunakan untuk kebutuhan nasional.

Sementara itu, dia menuturkan alokasi DAK fisik dapat mencapai target pembangunan infrastruktur nasional sekaligus di daerah yang membutuhkan pembangunan.

"Kami melihat kota atau kabupaten yang kekurangan pembiayaan justru menghadapi tantangan penyediaan layanan dan infrastruktur bagi masyarakat. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran," jelasnya.

Untuk itu, Bank Dunia menyarankan tiga hal yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengurangi disparitas fiskal antardaerah. Pertama, dana transfer daerah seharusnya dialokasikan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Kedua, pemerintah seharusnya menyiapkan paket khusus untuk diberikan kepada daerah-daerah berpendapatan rendah dan kekurangan akses infrastruktur.

Terakhir, pemerintah harus meningkatkan prosedur untuk menerima proposal yang dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota. "Sebaiknya memang ada daerah-daerah yang sudah dibidik sehingga anggaran diberikan sesuai kebutuhan," ucap Jurgen.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bank dunia otonomi daerah
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top