Bisnis.com, JAKARTA- Gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah perusahaan diperkirakan bakal kian kerap terjadi. Kondisi ini dinilai merupakan pilihan realistis karena tekanan pandemi Covid-19 terhadap perekonomian semakin berat.
Pengamat Kebijakan Publik dan Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Harriyadin Mahardika mengatakan, rasionalisasi SDM yang terjadi di berbagai perusahaan adalah hal lumrah terjadi lantaran banyak sektor yang mengalami penurunan permintaan akibat meluasnya pandemi Covid-19.
“PHK jadi pilihan sulit yang tidak bisa dihindari lagi. Tentunya perusahaan akan fokus pada keberlangsungan bisnis jangka panjang dan efisiensi SDM ini pilihan paling logis," kata Mahardika di Jakarta, Minggu (21/6/2020).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memprediksi bahwa ekonomi di kuartal II 2020 bakal terkontraksi hingga minus 3,8 persen. "Kuartal 2 kita akan menghadapi tekanan yang tidak mudah. Kemungkinan kita akan dalam kondisi pertumbuhan ekonomi negatif. Estimasi BKF 3,8 persen minus," ucapnya, Jumat (19/6/2020).
Adapun sejumlah perusahaan diketahui telah merumahkan karyawannya seperti Ramayana Departement Store, Indosat, Bukalapak dan juga Grab.
Harryadin menyarakan agar Pemerintah tanggap terhadap situasi yang memburuk ini. “Paket stimulus yang tengah digodok pemerintah harus tepat sasaran, terutama diarahkan ke sektor yang menyerap banyak tenaga kerja agar kondisi pelaku bisnis cepat pulih dan kembali dapat menyerap tenaga kerja,” jelasnya.
Baca Juga
Ia menambahkan, dalam situasi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini, perusahaan cenderung fokus untuk memperkuat bisnis intinya. Dampaknya, bisnis atau layanan lain akan ditutup, sehingga keberlangsung bisnis secara jangka panjang lebih aman.
"Dalam situasi krisis, tidak mungkin perusahaan akan menaikkan harga, karena daya beli juga menurun. Efisiensi dengan memangkas layanan adalah opsi yang wajar dilakukan agar perusahaan bisa terus mempertahankan bisnisnya," tambahnya.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira memperkirakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih akan berlangsung sebagai dampak dari kebijakan berbagai perusahaan untuk menutup sejumlah layanan mereka dan memperkuat bisnis inti.
“Sebagai dampak dari penerapan strategi kembali ke bisnis inti itu, gelombang PHK tidak akan berhenti di tahun ini. Angka pengangguran maupun tingkat kemiskinan akan meningkat,” jelasnya saat dihubungi belum lama ini.
Dia menilai kondisi yang terjadi di berbagai perusahaan ini harusnya segera ditanggapi pemerintah dengan memperbesar stimulus mengingat realisasi stimulus bagi dunia usaha masih rendah. Menurut dia, saat ini yang krusial adalah bagaimana mendorong daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya, menopang keberlangsungan dunia usaha.
“UMKM kita belum semua berhasil mendapat relaksasi kredit. Di Malaysia, UMKM itu bahkan dapat memperoleh hibah [pemerintah],” pungkasnya.
