Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan hampir memecat seluruh jajaran satu direksi anak usaha perusahaan negara yang hendak melanggar aturan.
Dia mengatakan bahwa pihaknya mengharuskan setiap langkah ataupun kebijakan yang diambil di level anak dan sub holding BUMN harus melalui persetujuan induk dan konsultasi dengan Kementerian.
Lucunya, Erick menceritakan belakangan ini ada anak usaha BUMN yang nekat melanggar aturan tersebut. Perusahaan itu sempat ingin melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum induknya melakukan RUPS.
“Ada anak perusahaan [BUMN] mau memaksakan RUPS sebelum holdingnya, kan mestinya holdingnya dulu, baru anak usahanya, supaya kebijakannya jelas. Kemarin saya keluarkan surat, kalau memaksa [menggelar RUPS] saya copot semua direksinya!” kata Erick, Jumat (12/6/2020).
Dia mengatakan bahwa Kementerian BUMN tengah berupaya merampingkan jumlah BUMN, baik di level induk dan anak usaha. Sebelumnya, dia telah memangkas jumlah BUMN dari 142 menjadi 107 BUMN saja.
Dia mengatakan ke depannya, jumlah anak dan cucu perusahaan BUMN juga akan terus dikonsolidasikan agar tidak terlalu gemuk. Saat ini, total jumlah anak dan cucu usaha BUMN mencapai sekitar 800 perusahaan.
Baca Juga
“Kalau BUMNNya dikurangi, maka cucu dan cicit juga kami kurangi juga, siapa juga yang bisa manage kalau jumlahnya 800 perusahaan?” katanya.
Langkah efisiensi sudah dilakukan sebelumnya di beberapa level induk perusahaan BUMN, seperti PT Pertamina (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
Belum lama ini, dia juga mengatakan pihaknya telah melakukan perampingan di PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN Dia hanya menyisakan satu direksi di tiap-tiap anak usaha PTPN, dan akan terus melakukan konsolidasi guna menggenjot produksi.
PTPN diharapkan bisa bersinergi dengan Inhutani dan Perhutani untuk memproduksi gula. Gabungan lahan dari tiga perusahaan tersebut diperkirakan mencapai 130.000 ribu hektare dan bisa memproduksi sekitar 7 ton gula per hektare.
“Kalau bisa swasembada, impornya tinggal 200.000-an per tahun. Ini juga supaya kita jangan impor terus, apalagi dengan covid-19 ini kita harus jaga supply chain kita, termasuk gula. Impor suka masalah, sudah lah,” katanya.
