Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian PUPR melalui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo melakukan penanganan infrastruktur dan sosial di daerah terdampak semburan lumpur Sidoarjo dengan alokasi pada Tahun Anggaran 2020 senilai Rp239,7 miliar.
Rencananya, alokasi tersebut untuk meningkatkan pengaliran lumpur ke Kali Porong dan menjaga keandalan tanggul dan infrastruktur lainnya.
"Perhatian pemerintah tidak berkurang untuk pengendalian lumpur Sidoarjo. Kementerian PUPR akan terus melanjutkan tugas dan fungsi yang prinsipnya tidak ada perbedaan dan memastikan penanganan kepada masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui siaran pers, Minggu (7/6/2020).
Kegiatan pengendalian Lumpur Sidoarjo terdiri atas penanganan luapan lumpur, pembangunan dan pemeliharaan tanggul, serta infrastruktur lain.
Pengelolaan lumpur Sidoarjo yang telah dilakukan, pertama, berupa pengendalian lumpur dengan pengaliran lumpur ke Kali Porong.
Lumpur tidak bisa mengalir secara gravitasi ke Kali Porong, untuk itu dibuat tanggul cincin di pusat semburan lumpur untuk mengarahkan aliran lumpur melalui spillway dan dipompa keluar ke Kali Porong. Pengaliran lumpur ke Kali Porong dilakukan secara mekanis menggunakan lima unit kapal keruk melalui jaringan pipa.
Baca Juga
Kedua, penataan lingkungan untuk pemanfaatan kawasan sebagai tujuan geowisata dengan memperhatikan lingkungan sekitar sehingga beberapa sisi areanya bisa dikunjungi oleh masyarakat umum.
Ketiga, pengendalian banjir di kawasan terdampak menggunakan pompa pengendali.
