Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Defisit di Atas 6 Persen, Stafsus Menkeu: Perppu Memberikan Ruang

Perppu 1/2020 telah memberi kewenangan besar kepada Presiden untuk mengubah postur APBN dengan Perpres.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 26 Mei 2020  |  12:55 WIB
Founder Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo yang kini telah menjadi Stafsus Menteri Keuangan (kiri) bersama CEO PT Harmoni Solusi Bisnis & Organizer Fintax Fair 2019 Andoko Chandra memberikan paparan dalam konferensi pers Fintax Fair 2019, di Jakarta, Selasa (8/1/2019) - Bisnis/Felix Jody Kinarwan
Founder Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo yang kini telah menjadi Stafsus Menteri Keuangan (kiri) bersama CEO PT Harmoni Solusi Bisnis & Organizer Fintax Fair 2019 Andoko Chandra memberikan paparan dalam konferensi pers Fintax Fair 2019, di Jakarta, Selasa (8/1/2019) - Bisnis/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan memastikan pelebaran defisit menjadi 6,27 persen telah dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dan mengikuti perkembangan kondisi perekonomian domestik selama kuartal 1/2020.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyampaikan Perppu 1/2020 telah memberi kewenangan besar kepada Presiden untuk mengubah postur APBN dengan Perpres.

Namun menurutnya pemerintah tetap berkomitmen untuk berkomunikasi dengan DPR, Komisi XI dan Banggar.

"Ini berjalan dengan baik sampai saat ini. Ini penting diketahui," kata Prastowo yang dikutip, Selasa (26/5/2020).

Prastowo menambahkan pemerintah terus berhitung cermat agar APBN tetap kredibel & akuntabel. Menurutnya dalam Konteks ekonomi politik yang dinamis seperti ini mestinya menjadi background berpikir dan berpendapat yang jernih. Apalagi kebutuhan belanja demi bansos dan pemulihan ekonomi utamanya UKM cukup tinggi.

Angka-angka saat ini sangat mungkin akan bergerak lagi, dinamis. Akan tetapi, lanjut Prastowo, hal itu bukan karena Kemenkeu tidak punya daya analisis mendalam dan gagal membangun indikator.

"Justru karena responsif maka terus dihitung ulang. Intinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ini prinsip utama," jelasnya.

Seperti diketahui, langkah pemerintah yang kembali nemperluas ruang fiskal banyak mendapat sorotan. Sebagian pihak mempertanyakan kredibilitas pemerintah yang sering membuat proyeksi meleset.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemenkeu defisit anggaran perppu
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top