Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi Angkutan Darat mengakui banyak pengemudi angkutan penumpang yang semestinya mendapatkan bantuan langsung tunai dan bantuan sosial lainnya selama masa pandemi Covid-19, tetapi hingga sekarang belum menerimanya.
Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono mengatakan bahwa bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak beragam dan berasal baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kota. Bentuknya ada yang berupa uang tunai dan ada yang berupa bahan-bahan pokok dan penting.
Namun, di lapangan datanya tidak transparan sehingga justru banyak yang merasa layak belum mendapatkannya bantuan. Sebaliknya ada masyarakat yang merasa tidak perlu mendapatkan bantuan, tetapi tergolong sebagai penerima bantuan.
“Ini jadi ironis bagaimana mengategorikannya, milihnya gimana? Dengan cara random yang dirandom itu yang enggak ngerti. Kami memperjuangkan anggota kepada siapa juga yang enggak ngerti. Data sudah kami sampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Depnaker [Kemenaker], tapi sampai sekarang belum ada,” jelasnya, Rabu (11/5/2020).
Menurutnya, penyaluran bantuan semestinya dilakukan melalui asosiasi supaya tepat sasaran kepada pengemudi. Namun, pemerintah tidak mengizinkannya sehingga asosiasi hanya menyetorkan data pengemudi saja.
“Jadinya pada praktiknya, bagaimana juga mengonfirmasi terutama apakah yang dapat bansos di RT/RW-nya juga bisa dapat dari yang lainnya.”
Baca Juga
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Keuangan, pemerintah memberi bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga miskin sebesar Rp600.000 per bulan. Kebijakan bantuan tunai ini dilakukan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat miskin saat pandemi wabah virus corona. Penyaluran BLT ini diberikan selama 3 bulan dari April hingga Juni.
Namun, bantuan ini hanya dikhususkan bagi warga miskin yang tinggal di luar Jabodetabek, sedangkan untuk masyarakat kurang mampu di Jabodetabek akan kebagian paket sembako dengan nilai yang sama.
