Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Biaya Program Pemulihan Ekonomi Bisa Ditekan

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan formulasi dari pembiayaan Program PEN masih diformulasikan dan diupayakan bisa seminimum mungkin.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 13 Mei 2020  |  15:22 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Rapat tersebut membahas percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan Sumatera Utara. ANTARA FOTO - Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Rapat tersebut membahas percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan Sumatera Utara. ANTARA FOTO - Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menginginkan agar pembiayaan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa dibiayai dengan imbal hasil yang murah.

Untuk membiayai Program PEN, tertulis dalam Pasal 21 dari PP No. 23/2020 bahwa pemerintah dapat menerbitkan SBN yang dibeli oleh BI pada pasar perdana.

Pemerintah dapat menerbitkan SBN yang dibeli oleh BI di pasar perdana dan pembeliannya dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan riil Program PEN. Hasil penerbitan SBN nantinya akan disimpan dalam suatu rekening khusus di BI.

Ketentuan mengenai cara mengelola rekening khusus ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Ketentuan mengenai skema dan mekanisme pembelian SBN oleh BI di pasar perdana untuk membiayai Program PEN diatur bakal diatur bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI.

Lebih lanjut, ditegaskan pula bahwa pengaturan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI harus memuat tingkat imbal hasil yang memperhitungkan pembagian biaya dan risiko antarpemangku kepentingan sesuai kewenangannya masing-masing.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan formulasi dari pembiayaan Program PEN masih diformulasikan dan diupayakan bisa seminimum mungkin.

"Ini terus dibicarakan dan dengan BI, harapannya pembiayaannya seminimum mungkin. Ini bukan ego lembaga, dengan prinsip PEN itu, beban dan risiko antar stakeholder dibagi dan mudah-mudahan tercermin jelas. Berapa persisnya pembagiannya? Nanti kita lihat," kata Febrio, Rabu (13/5/2020).

Yang jelas, peranan BI untuk pembiayaan Program PEN yang below the line kemungkinan akan berbeda bila dibandingkan dengan peranan BI di pasar perdana untuk pembiayaan anggaran above the line.

Untuk kebutuhan pembiayaan above the line, BI dan Kemenkeu telah bersepakat untuk membatasi jumlah maksimal pembelian nonkompetitif BI pada SUN sebesar 25 persen dan pada SBSN sebesar 30 persen.

Meski demikian, BI sebelumnya telah mengusulkan agar SBN yang dibeli oleh BI untuk Program PEN adalah SBN yang bisa diperjualbelikan agar bisa digunakan untuk repo dan operasi moneter. BI juga mengusulkan agar bunga SBN tidak lebih rendah dari biaya operasi moneter.

Hal ini diperlukan agar BI dapat melakukan kontraksi operasi moneter ke depan untuk menghindari kenaikan inflasi karena belimpahnya likuiditas ke depan.

Merujuk pada bahan diskusi Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR RI yang diperoleh Bisnis sebelumnya, total dana untuk Program PEN bisa mencapai Rp318,09 triliun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bank indonesia sbn bkf pemulihan ekonomi
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top