Bisnis.com, JAKARTA - Kemungkinan meningkatnya jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia akibat dampak dari pandemi virus corona (Covid-19) dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi tahun ini.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan jika TPT tahun ini menembus angka 5 persen maka pertumbuhan ekonomi otomatis terhambat karena peningkatan jumlah pengangguran dinilai akan berdampak pada penurunan daya beli.
"Dengan makin banyaknya pengangguran, produktivitas akan berkurang serta daya beli akan turun," ujar Hariyadi kepada Bisnis.com, Selasa (5/5/2020).
Menurut Hariyadi, selain melakukan perluasan stimulus dan jaring pengaman sosial, pemerintah harus menggerakkan roda perekonomian untuk menghindari makin parah krisis finansial yang dialami para pekerja formal.
Pemerintah, menurutnya, harus mempercepat penanganan Covid-19 dari sisi ekonomi dengan melakukan pembagian yang jelas antara wilayah aman di mana kegiatan bisnis sudah dapat dilangsungkan, dan wilayah berstatus zona merah agar penyebaran Covid-19 dapat lebih ditekan.
"Pelaku usaha tidak dapat berbuat banyak selama situasi belum membaik," ujarnya.
Baca Juga
Adapun, apabila penganguran menembus di atas 5 persen atau meleset dari pemulihan ekonomi pascapandemi dinilai akan berlangsung lebih lama. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan daya beli.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan pada Februari 2020.
Kepala Badan Pusat Statistik Kecuk Suhariyanto menyatakan TPT tercatat flat atau tidak banyak berubah dari Februari 2019. BPS mencatat pada Februari, TPT secara nasinal turun menjadi 4,99 persen dibandingkan dengan Februari tahun lalu, yakni 5,01 persen.
Dihubungi secara terpisah, Ekonom Center of Reforms on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal memperkirakan tingkat pengangguran terbuka secara nasional bisa naik dari 4,99 menjadi 8,2 persen-11,5 persen dengan kenaikan berkisar antara 4,25 juta - 9,35 juta, jika dampak Covid-19 belanjut hingga ke kuartal II/2020.
"Dengan asumsi puncak peningkatan terjadi pada kuartal kedua. Selepas kuartal II akan mereda," ujar Faisal.
Pemerintah, lanjutnya, juga perlu mendorong pelaku usaha di sektor swasta untuk mengambil langkah alternatif selain melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pemerintah, kata Faisal, semestinya dapat mendorong pelaku swasta untuk mengurangi biaya tenaga kerja tanpa perlu melakukan PHK. Misalnya, dengan melakukan pencicilan gaji, penundaan tunjangan hari raya, serta pengurangan jam atau hari kerja.
"Dengan catatan, perusahaan yang melakukan hal tersebut diberikan insentif tambahan, baik dengan menurunkan tarif listrik ataupun menurunkan pajak," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
