Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan pengusaha mendorong gugus tugas penanganan pemulihan ekonomi akibat pandemi virus corona atau Covid-19 dapat segera terealisasi.
Gugus tugas ini diperlukan selama penanganan pandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bidang UMKM, Suryani Motik mengatakan saat ini panglima komando penanganan Covid-19 ini adalah kesehatan. Meski begitu gugus tugas yang ada belum dapat melakukan sinkronisasi dengan baik.
"Kami mendukung ada satu lembaga adhoc [gugus tugas pemulihan ekonomi] menangani ini dengan baik agar bisa memetakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, fiskal, moneter dan sektor rilnya," papar Suryani, Sabtu (2/5/2020).
Menurutnya penanganan terintegrasi ekonomi dan kesehatan dapay mendorong pelandaian kasus positif sembari menunggu vaksin, demikian juga dengan pemulihan ekonomi agar semakin cepat.
Gugur tugas terpadu ini memiliki prioritas pertama yakni nyawa manusia dari virus selanjutnya baru kembali mendorong daya beli masyarakat.
“Karena tidak mungkin masyarakat sehat tanpa daya beli memenuhi kebutuhan pokoknya terpenuhi,” katanya.
Selanjutnya dilakukan penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Mulai dari rantai pasok permintaan dan penawarannya hingga bantuan tunai kepada masyarakat yang dapat memberikan efek domino dalam menggerakan perekonomian.
"Kita sepakat yang lebih baik bantuan langsung tunai sehingga multiplyer effect terjadi dan menggerakan UMKM. Ini [ekonomi] bergerak dengan baik sehingga social unrest [keresahan sosial] yang berujung kekerasan akan terhindar," ungkapnya.
Wakil Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Eka Sastra menyampaikan hal senada. Menurutnya pemerintah harus diapresiasi terlebih dahulu dalam mengeluarkan langkah-langkah mengantisipasi pandemi ini.
"Namun, jujur, kebijakan-kebijakan ini berceceran kemana-kemana, di otoritas fiskal dan moneter, Indonesia butuh satu gugus tugas pemulihan ekonomi. Kalau Malaysia sudah mulai membuka blokade ekonominya, negara-negara lain, seperti Thailand pun sekarang sudah membuka itu," paparnya.
Menurutnya, pemerintah dan pelaku ekonomi harus sudah mulai berpikir mengenai pemulihan ekonomi mendatang, dan sudah semestinya yang menjadi penyusun langkah pemulihan ini tentu dimulai dari pemerintah.
Dia mengatakan sebenarnya dalam situasi buruk dapat dibentuk kebijakan yang baik. Melalui pandemi corona ini pelaku usaha dan pemerintah benar-benar menjadi mengetahui situasi ekonomi Indonesia dan ketahanannya.
"Indonesia tidak punya bahan alat pelindung diri [APD], hanya menjahitnya saja di sini lalu diekspor. Obat dari luar negeri bahan bakunya, ini yang menyebabkan harga tinggi, Indonesia butuh perubahan paradigma memrioritaskan penyediaan domestik," urainya.
Khusus sektor-sektor strategis seperti bahan baku, tekstil, baja, obat-obatan Indonesia ungkapnya harus berbenah, karena ke depan ketika virus corona menghilang mungkin ada permasalahan lain, sehingga dibutuhkan kebijakan ekonomi solid untuk ketangguhan ekonomi Indonesia.
