Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha (GP) Jamu melayangkan protes terkait kegiatan importasi jamu China yang dilakukan oleh Satgas DPR untuk penyembuhan pasien Covid-19.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu (GP Jamu) Dwi Ranny Pertiwi mengatakan pihaknya menyesalkan langkah DPR yang membagikan jamu dari China pada rumah sakit (RS) rujukan tanpa ada komunikasi baik dengan industri hingga BPOM. Hal itu disampaikan Dwi dalam rapat virtual dengan komisi VI DPR RI, Senin (27/4/2020).
"Kami ditanya BPOM terkait jamu ini juga para dokter di RS rujukan, karena semua bingung dengan produk jamu yang dibagikan dan diklaim oleh Satgas DPR untuk pasien covid-19," katanya dalam rapat virtual Komisi VI, Senin (27/4/2020).
Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) yang juga pengurus GP Jamu Inggrid Tania menambahkan jamu lokal memang belum memiliki kesempatan untuk masuk di RS rujukan karena belum melalui uji klinis untuk Covid-19.
Namun, lanjutnya, tak sedikit data yang sifatnya testimoni menyatakan sejumlah produk jamu ampuh dalam pengobatan Covid-19 baik untuk konsumen dalam negeri atau luar negeri.
"Begitu pula jamu asal China yang dibagikan oleh DPR ini juga hanya berdasar data testimoni anggota DPR yang sembuh karena mengkonsumsinya," kata Inggrid.
Baca Juga
Dia menyebut, PDPOTJI baru saja melakukan pengujian dan hasilnya obat jamu asal China tersebut merupakan obat untuk masuk angin. Obat itu ditujukan untuk ODP dengan manifestasi klinis dan gejala gastrointestinal. Tak hanya itu, ada pula salah satu bahan baku dalam jamu tersebut yang sebenarnya dilarang di Indonesia.
Menanggapi protes tersebut, anggota Komisi IV DPR Andre Rosiade mengatakan kegiatan pembagian jamu kepada rumah sakit rujukan itu karena terbukti menyembuhkan salah satu anggota DPR dan keluarganya yang diinyatakan positif Covid-19.
"Jamu itu memiliki 15 kandungan dengan 13 juga ada di lokal dan 2 harus impor. Tolong jangan menyerang Satgas mari kita bekerja sama, kami tidak bermaksud mengganggu industri lokal, kami akan terbuka juga dengan rekomendasi jamu lokal jika terbukti menyembuhkan pasien covid-19," ujarnya.
Pemerintah telah membentuk Pokja untuk melakukan percepatan industrialisasi nasional, dan KKP juga telah menyusun peta jalan percepatan produksi rumput laut nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
