Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN memastikan kondisi finansial dan kegiatan usaha tetap terjaga di tengah Pandemi Virus Corona (Covid-19).
Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Sinthya Roesly mengatakan kegiatan usaha dan kondisi finansial perusahaan setrum pelat nerah ini tetap terjaga dengan baik.
"PLN tetap menjalankan pemenuhan kewajiban finansial terhadap para mitra usaha yang mencakup para pemasok, mitra listrik swasta dan kreditur komersial serta investor baik dalam dan luar negeri, dengan baik dan tepat waktu," ujarnya dalam pernyataan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (23/4/2020).
PLN juga tidak memiliki rencana serta tidak sedang dalam negosiasi untuk menunda kewajibannya atau melakukan reprofiling pinjaman komersialnya. Hal itu menanggapi kabar rencana PLN yang akan melakukan reprofiling utang terutama untuk utang jatuh tempo tahun ini.
Sampai saat ini, lanjut Sinthya, semua kewajiban yang jatuh tempo telah dibayarkan sesuai jadwal dan akan tetap dilakukan oleh PLN sesuai jadwal pembayaran yang ada.
Dia menegaskan PLN memiliki kondisi likuiditas yang memadai dan memiliki fasilitas pinjaman standby facility yang memadai untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu dalam pemenuhan kewajibannya.
Baca Juga
"Kami memiliki rekam jejak baik di pasar sebagai debitur yang tepat waktu memenuhi kewajibannya kepada para investor, mitra pengembang listrik swasta dan kreditur komersialnya," terangnya.
PLN juga melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi biaya secara internal dengan tetap menjaga keandalan pasokan listrik di tengah situasi pandemi yang terjadi agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu.
PLN memastikan telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat meminimalisir risiko penyesuaian permintaan tenaga listrik dan kemungkinan penyesuaian pendapatan dengan terukur dan terencana dengan baik.
"Sebagai badan usaha negara di bidang kelistrikan, kami tetap berperan aktif dalam mendukung upaya Pemerintah dan membantu masyarakat Indonesia untuk dapat melalui situasi menantang ini bersama-sama," tutur Sinthya.
Saat ini pandemi Covid-19 saat ini telah membawa dampak besar dan menyeluruh terhadap seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Beberapa kebijakan sudah diterapkan oleh Pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pembatasan perjalanan penduduk antarnegara yang pada akhirnya memberikan dampak ke dunia usaha.
Dampak pandemi ini telah membuat banyak sektor usaha seperti pariwisata, industri, usaha ritel, dan otomotif untuk melakukan penyesuaian penting dalam kegiatan operasional. Khusus dalam hal kelistrikan, penyesuaian aktivitas usaha secara signifikan sebagai dampak dari pemberlakukan PSBB berkorelasi dengan penurunan kebutuhan pemakaian listrik. Upaya aktif pencegahan penyebaran COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif untuk meminimalisir dampaknya ke perekonomian nasional.
Untuk membantu meredam dampak negatif bagi masyarakat, Pemerintah pun memberikan insentif di tengah penyebaran pandemi ini dengan membebaskan tagihan listrik kepada para pelanggan listrik dengan daya 450 VA dan diskon 50% bagi pelanggan 900 VA bersubsidi selama 3 bulan, dengan total bantuan mencapai sebesar Rp3,4 triliun.
Sebelumnya, dalam rapat kerja PLN dengan Komisi VII DPR RI secara virtual pada Rabu (22/4), Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengatakan utang jatuh tempo PLN sepanjang tahun ini mencapai Rp35 triliun. PLN meminta kepada bank untuk melakukan reprofiling utang.
"Rp35 triliun utang jatuh tempo kami tahun ini. Kami lakukan approach berapa bank untuk melakukan reprofiling utang tesebut ke tahun berikutnya," ujarnya.
Zulkifli mengungkapkan saat ini sekitar 70% utang PLN dalam bentuk valas sehingga tentu utang PLN akan meningkat saat rupiah mengalami pelemahan.
Pihaknya pun telah menghitung besarnya dampak pelemahan rupiah pada utang PLN dimana setiap pelemahan senilai Rp1.000 per dolar AS, maka biaya utang yang ditanggung PLN bisa meningkat Rp9 triliun.
"Situasi dinamis, kami akan lihat nanti pengaruh pelemahan ini, satu bulan - tiga bulan ke depan, kami harap sebelum akhir tahun rupiah sudah menguat, karena kenaikan biaya Rp1.000 setiap pelemahan itu akan bisa kami kurangi," tuturnya.
Perusahaan selalu berupaya memitigasi risiko dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat itu dengan melakukan hedging sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
"Kalau dapat utang dalam bentuk dolar Amerika Serikat kami pasti swap ke rupiah dan lakukan hedging. Kira-kira kami telah lakukan hedging US$1 miliar," ucap Zulkifli.
