Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak sembilan kantor perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan ditutup sementara waktu jika Menteri Keuangan Sri Mulyani memotong anggaran lembaga tersebut sebesar Rp191,2 Miliar
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya akan menutup kantor perwakilan di sembilan negara jika surat edaran Menteri Keuangan terkait dengan pemangkasan anggaran mencapai Rp191,2 miliar.
Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 untuk realokasi dan refocussing anggaran kementerian untuk penanganan Covid-19.
"Bisa jadi kita akan tarik pegawai kita di perwakilan luar negeri untuk sementara waktu,” tegas bahlil dalam paparan RDP virtual dengan Komisi VI, Kamis (23/4/2020).
Dari data BKPM, alokasi anggaran operasional kantor perwakilan BKPM di luar negeri mencapai Rp65,6 miliar.
Menurut Bahlil, tidak semua kantor perwakilan BKPM menjadi satu dengan kantor duta besar. Ada kantor perwakilan yang harus menyewa gedung dan membayar karyawan setempat untuk menopang operasional.
Baca Juga
Dalam surat Menkeu No.104/A1/2020 tanggal 17 April 2020 menyoal pengurangan terhadap alokasi penghematan anggaran, Menkeu Sri Mulyani Indrawati akan memotong anggaran BKPM sebesar Rp 191,2 miliar.
Padahal, merujuk pada Perpres No. 54/2020, anggaran BKPM dipangkas dari Rp585,47 miliar menjadi tinggal Rp452,05 miliar. Artinya, terdapat penghematan anggaran pada BKPM sebesar Rp133,42 miliar.
Di hadapan Komisi VI DPR RI, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku menyurati Kemenkeu dan mengusulkan agar jumlah anggaran yang dipangkas hanya sebesar Rp61 miliar.
Menurutnya, BKPM telah menghitung anggaran yang bisa dipangkas hanya Rp61,51 miliar. Jika harus dipotong, Bahlil menuturkan pihaknya akan kesulitan untuk mencapai target investasi tahun ini.
"Kalau anggarannya dipangkas akan sangat susah bagi kami untuk membayar gaji. Bagaimana akan melakukan asisten dan promosi?," keluh Bahlil.
Dalam skenario BKPM, bila Covid-19 berlanjut hingga Mei, maka target realisasi investasi bakal berada di nominal Rp850 triliun dan akan menjadi Rp817 triliun bila pandemi berlanjut hingga Juli.
Kedua nominal ini tidak mungkin tercapai apabila anggaran dipangkas terlalu besar hingga Rp191 miliar.
