Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta penjelasan dari PT Pertamina (Persero) terkait dengan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tak kunjung disesuaikan kendati harga minyak dunia terus melemah.
Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo mempertanyakan tentang harga BBM yang tak kunjung turun, padahal menurutnya pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, penetapan harga BBM disesuaikan dengan harga minyak dunia.
Adapun, dari sisi Pertamina, tekanan pada kurs rupiah menjadi pertimbangan lain dalam penurunan harga BBM.
“Dengan nilai tukar rupiah tadi saya harapkan ke Pertamina harus adakan penjelasan, sampaikan ke masyarakat kenapa tidak tepat, disampaikan harga tidak turun terbuka jujur rakyat akan menerima itu,” katanya dalam rapat dengar pendapat Komisi VII, Selasa (21/4/2020).
Dalam keputusan RDP, Komisi VII DPR meminta Direktur Utama (Dirut) Pertamina untuk memberikan penjelasan terkait dengan evaluasi harga BBM di saat rendahnya harga minyak mentah di dunia dan disampaikan secara tertulis.
Selain itu, Komisi VII DPR meminta Pertamina dan Perusahaan Gas Negara untuk menyampaikan perkembangan terkait dengan sektor migas secara berkala.
“Nanti kami minta update di grup whatsapp bersama,” kata Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan duduk perkara sulitnya menurunkan harga BBM di tengah kondisi harga minyak dunia yang tertekan dan melemahnya kurs mata uang Garuda terhadap dolar Amerika Serikat.
Nicke mengatakan harga BBM dibentuk menggunakan formula harga yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Dari sisi Pertamina, lanjutnya, penyesuaian harga akan sangat mudah jika pihaknya berperan sebagai trading company.
“Memang mudah sekali ketika harga BBM yang kita beli murah, maka kita langsung bisa kita jual,” tuturnya.
Di sisi lain, karena bisnis Pertamina intergrasi hulu – hilir, maka sebagai BUMN pihaknya tidak dapat seenaknya menghentikan produksi kilang dan produksi migas.
Pertamina mengklaim, produksi kilang jauh di atas harga crude yang berlaku saat ini. “Kalau dalam kondisi ini, maka sebetulnya secara HPP, Pertamina impor crude harganya 25 persen, karena kami prioritaskan crude dalam negeri,” katanya.
Selain itu, Nicke pun menyebut harga crude dalam negeri memiliki nilai yang lebih tinggi. Untuk itu, Pertamina sedang berdiskusi dengan Kementerian ESDM agar pihaknya tetap dapat menyerap crude lokal, tetapi diberikan relaksasi harga.
“Tapi kalau 100 persen enggak kami ambil, kebutuhan 40 persen ini, 50 persennya ambil aja dari impor. Ini kan KKKS semuanya akan terhenti, Akhirnya ekosistem [bisnis migas] efeknya akan kemana mana,” tambahnya.
