Bisnis.com, JAKARTA – Bertambahnya alokasi keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial sembako ternyata belum berdampak optimal pada penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog.
Adapun, pemerintah telah menambah jumlah penerima bansos sembako dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Langkah ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk menangkal dampak negatif wabah corona terhadap masyarakat.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan bahwa bertambahnya KPM penerima sembako tak lantas menambah ruang penyaluran Bulog. Merujuk pada Perpres 63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BPNT), penyaluran sembako bersifat bebas dan bisa diikuti oleh berbagai pihak baik dari usaha mikro maupun koperasi.
"Saya kira Bulog selaku operator tetap menjalankan amanah pemerintah. Hanya saja memang pelaksanaan BPNT [sekarang program bantuan sembako] yang sudah dimulai sejak awal 2017 itu dalam Perpres-nya memang tidak sepenuhnya dijalankan oleh Bulog," kata Tri pada Rabu (15/4/2020).
Kendati demikian, Tri tetap optimistis perusahaan dapat memaksimalkan penyaluran CBP dalam situasi ini. Dia mengemukakan bahwa penyaluran beras lewat mekanisme bantuan sembako ke e-warong telah mencapai 110.000 ton selama periode Januari sampai Maret 2020.
Angka ini cukup tinggi mengingat realisasi penyaluran BPNT sepanjang 2019 hanya berjumlah 168.000 ton.
Baca Juga
"Artinya ada kenaikan pasokan yang kami layani meski tak 100 persen," tambahnya.
Tri pun menjelaskan bahwa perusahaan tetap berkomitmen menyerap beras dengan target pengadaan sebesar 1,4 juta ton meski tak ada penugasan khusus dari pemerintah untuk menyalurkan sembako untuk penerima manfaat yang terdampak Covid-19.
Selain itu, sejauh ini pun pihaknya telah mendapat permintaan dari pemerintah daerah untuk menyalurkan paket-paket sembako.
"Bapak Gubernur Jawa Barat sudah menyiapkan 2 juta paket untuk masyarakat di seluruh Jawa Barat. Dan itu kami yang menyuplai, jadi kami menyerap produksi Jawa Barat dan menyuplai ke mereka. Kalimantan Barat pun sudah meminta kami menyediakan 7.000 ton beras," lanjut Tri.
Ketika dikonfirmasi, Menteri Sosial Juliari Batubara mengemukakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan sejumlah mitra penyalur kebutuhan pokok. Jumlah besaran manfaat pun dipastikan naik dari Rp150.000/KPM/bulan (Januari-Februari) menjadi Rp200.000/KPM/bulan (Maret-Desember).
