Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian tengah menyiapkan sejumlah inisiatif untuk mengantisipasi potensi gangguan produksi pangan akibat kekeringan dan selama pandemi COVID-19.
Direktur Jenderal Prasaran dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Sarwo Edhy mengemukakan kementeriannya telah merancang program pembangunan infrastruktur pertanian demi mengantisipasi dampak kekeringan terhadap produksi pangan.
"Sudah kami siapkan program pembuatan embung dam parit, long storage, pipanisasi dan pompanisasi," katanya, Senin (14/3/2020).
Sementara, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi belum lama ini juga menyatakan tengah menyusun program bantuan selisih harga bagi petani agar tak tertekan ketika panen tiba. Dalam mekanisme ini, Suwandi mengatakan bahwa pemerintah bakal menyerap gabah kering panen (GKP) sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yakni Rp4.200 per kilogram jika harga di pasaran lebih rendah dari acuan.
"Hal ini masih dalam rencana, anggaran sedang disiapkan. Ini masih rencana. Belum realisasi. [Namun], yang jelas kalau harga jatuh di petani, yang dibantu petani dan kelompok tani yang tergabung dalam kelompok tani agar penyalurannya mudah dan bisa menikmati harga sesuai HPP," kata Suwandi belum lama ini.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah bakal membebaskan bunga dan memberlakukan penundaan pembayaran pokok untuk durasi paling lama 6 bulan bagi kredit usaha rakyat (KUR) yang terdampak COVID-19. Kebijakan ini juga diikuti dengan relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon.
Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, penyaluran KUR per 29 Februari telah mencapai Rp35 triliun atau 18,42 persen dari target 2020 yang berjumlah Rp190 triliun. Sekitar 57,30 persen penyaluran KUR berada di sektor produksi yakni sebesar Rp20,05 triliun dengan porsi tertinggi berada di sektor pertanian sebesar 28 persen atau sekitar Rp5,614 triliun.
Sementara itu, Kementerian Pertanian mencatat akses KUR yang dilakukan oleh usaha tani per 7 April telah mencapai Rp13,46 triliun. Dari jumlah tersebut, potensi penyaluran dari komoditas tanaman pangan dapat mencapai Rp3,86 triliun, perkebunan Rp4,12 triliun, hortikultura sebesar Rp1,61 triliun, peternakan sebesar Rp268 triliun, jasa pertanian, penggilingan dan usaha tani lainnya sebesar Rp1,19 triliun.
