Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pelaku usaha menilai skema bantuan dalam program Kartu Prakerja harus dirombak selama masa pandemi Covid-19, agar manfaat yang diberikan benar-benar efektif dirasakan oleh pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sekadar catatan, program Kartu Prakerja yang dicanangkan pemerintah sebagai bantuan sosial bagi korban PHK akibat pandemi lebih menitikberatkan pada aspek pelatihan melalui platform daring, alih-alih bantuan langsung tunai (BLT).
Setiap penerima Kartu Prakerja akan mendapatkan paket manfaat senilai Rp3.550.000 per orang, yang mencakup bantuan biaya pelatihan Rp1.000.000 per orang. Dana tersebutdapat digunakan untuk membeli aneka pelatihan di platform digital mitra setelah ditransfer ke rekening bank atau dompet digital Linkaja, Ovo, atau Gopay milik peserta.
Insentif Kartu Prakerja juga terdiri dari dua bagian yaitu; pertama, insentif pascapenuntasan pelatihan pertama senilai Rp600.000 per orang per bulan selama 4 bulan (Rp2.400.000). Kedua, Insentif pascapengisian survei evaluasi sejumlah Rp50.000 per survei untuk 3 kali survei (Rp150.000).
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Anton J. Supit mengatakan bantuan berupa pelatihan tidak cocok diterapkan untuk program Kartu Prakerja selama masa darurat kesehatan masyarakat.
Terlebih, lanjutnya, belum lama ini pemerintah mengeluarkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sekalipun pelatihan dilakukan di platform daring, efektivitasnya dalam meningkatkan kompetensi pekerja diyakini bakal rendah.
Baca Juga
Untuk itu, dia menyarankan agar insentif pelatihan dalam program Kartu Prakerja diubah menjadi dana tunjangan/bantuan langsung tunai (BLT) bagi pekerja yang terkena PHK selama masa pandemi.
“[Kabar] yang saya dengar, dana untuk tunjangan bagi pekerja yang kena PHK diambil dari dana Kartu Prakerja. Dalam kondisi seperti saat ini, rasanya waktunya kurang cocok untuk pekerja ikut pelatihan,” kata Anton.
Selain itu, dia mengatakan saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek juga sedang menyiapkan insentif bantuan bagi korban PHK. Dana tersebut nantinya akan diambil dari dana kelolaan BP Jamsostek.
“Selain itu, pekerja yang [menjadi peserta] BP Jamsostek akan dapat Rp1 juta per orang, tetapi dananya dari BP Jamsostek. Bagi yang tidak punya BP Jamsostek akan dapat Rp600.000/bulan. Keduanya [berlangsung] selama empat bulan.”
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan memang sejak awal para pengusaha sudah mengusulkan agar alokasi dana untuk pelatihan dijadikan bantuan langsung tunai agar lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang terkena PHK atau dirumahkan.
“Namun, kalau sudah ditetapkan pelatihan ya sudah, mau bagaimana lagi?” kata Shinta.
Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah fokus pemerintah dalam menyosialisasikan dan mendata peserta Kartu Prakerja, sehingga penerima manfaatnya bisa tepat pada sasaran.
“[Hal] yang penting [adalah] pastikan yang membutuhkan akan menerima, karena ini kan [diprediksi] kondisinya akan makin parah. Jadi, kalau ini tidak dibantu dengan BLT, pasti akan berat sekali. Paling tidak, bantu [agar] mereka bisa makan.”
Menurutnya, pemerintah sejauh ini telah menyiapkan bantuan sosial lain bagi masyarakat, salah satunya seperti kartu sembako. Belum lagi, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan bagi warganya seperti di DKI Jakarta.
“Namun, kita tidak tahu overlap-nya sampai di mana, sehingga dibutuhkan Kartu Prakerja ini untuk bisa mendapatkan bantuan tunai.”
