Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan mengaku sedang menginvestigasi lolosnya ekspor sejumlah alat pelindung diri (APD) ke Korea Selatan.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Suhanto mengatakan, pihaknya bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sedang melakukan investigasi mengenai kasus tersebut.
“Bahkan kami hari ini sedang koordinasi dengan pihak kepolisian. Kami akan sampaikan ke publik hasilnya, Intinya kita tidak akan menutup-nutupinya,” ujarnya, dalam Rapat Dengar Pedapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (8/4/2020).
Dia mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga pasokan alat kesehatan untuk penanganan wabah corona di dalam negeri.
Adapun sebelumnya, seperti dikutip dari Tempo, Rabu (8/4/2020), sebanyak 1,2 juta alat perlindungan diri atau APD yang dibutuhkan dalam masa wabah Corona diduga lolos ekspor ke Korea Selatan.
Barang-barang produksi sejumlah pabrik garmen di Indonesia tersebut dikabarkan lolos dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok meski sebelumnya sempat ditahan oleh petugas Bea dan Cukai.
Baca Juga
Sumber Tempo di lingkungan otoritas terkait menyebutkan bahwa eksportir diduga memalsukan HS Code sehingga jenis barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang atau PEB.
Berdasarkan dokumen yang diterima Tempo, ekspor APD itu direkap per 20 Maret 2020 dan dikirimkan oleh enam perusahaan di Bogor, Jawa Barat. Keenamnya adalah perusahaan berinisial PT GI, DD, PG, IB, PH, dan II.
Dokumen tadi menunjukkan bahwa APD sebanyak 400.561 kilogram itu tercacah menjadi 45 pengiriman. Di beberapa pengiriman, misalnya yang dilakukan PT DD, APD dicatat sebagai garmen dan aksesoris bayi pada uraian HS-nya.
Adapun barang yang dikirimkan oleh perusahaan PT GI dicatat sebagai mantel panjang, cat coat, dan jubah dari serat buatan.
Benda dalam catatan HS tersebut tidak sesuai lantaran jenis barang pada PEB sesungguhnya adalah ready made garment jacket dan pelindung berbahan non-woven seperti masker.
Dokumen itu juga menunjukkan beberapa barang sempat ditahan oleh petugas dan dilakukan penindakan. Misalnya untuk barang yang dikirim GI, PT DD, IB, dan PH.
Beberapa barang juga telah diberi catatan dilarang ekspor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker.
