Bisnis.com. JAKARTA — Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (Hipelki) mengungkap fenomena tumbangnya distributor alat kesehatan (alkes) dalam negeri imbas tunggakan yang tak kunjung dibayar oleh rumah sakit umum di berbagai wilayah.
Ketua Umum Hipelki, Randy H. Teguh mengatakan, kondisi tersebut membuat ekosistem hilir alkes hancur dan membuat pabrik-pabrik rentan terdampak karena serapan produk di hilir berkurang.
“Sekarang ini kami mendapat laporan teman-teman distributor [alat kesehatan] daerah banyak yang tidak hanya mati suri bahkan sudah ganti bisnis,” kata Randy saat ditemui di Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Dia menerangkan banyak distributor yang sudah tidak dapat menarik pembayaran atas produk yang dijual pada 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Alasannya, rumah sakit disebut harus diaudit terlebih dahulu sebelum dapat membayar.
Akibatnya, distributor kehabisan modal dan tidak dapat membayar atau membeli dari produsen. Hal ini menyebabkan tersendatnya pergerakan rantai pasok alkes yang menyebabkan matinya seluruh ekosistem alkes.
“Tentu kita paham, ini mungkin terkait dengan kondisi ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja, perang di mana-mana. Tetapi juga mungkin kita pahami pemerintah Indonesia juga memang banyak melakukan penghematan biaya, banyak biaya-biaya tertentu yang difokuskan kepada program-program prioritas,” jelasnya.
Baca Juga
Randy menyebut, sejauh ini pihaknya mencatat 15 laporan yang masuk dari distributor alkes di daerah yang tak kunjung dibayar oleh RS. Setiap perusahaan mengaku memiliki tagihan ke RS hingga Rp1 miliar - Rp2 miliar.
“Katakan saja Rp1 miliar dari satu provinsi itu kita ambil rata-rata mungkin ada 20 distributor, jadi sudah Rp20 miliar. Rp20 miliar dikalikan 15 [laporan] berarti itu sudah Rp300 miliar [kerugian],” jelasnya.
Adapun, 55% tagihan distributor ke RS merupakan pembayaran tahun 2024 dan sebagian kecil 2023. Sementara itu, pada tahun ini, 95% tunggakan belum dibayarkan.
“Artinya, teman-teman distributor daerah itu otomatis kesulitan cash, enggak punya uang untuk bayar operasional, gaji karyawan, belum lagi harus membayar principal, produk dan sebagainya, sementara produk kan diminta terus,” tuturnya.
Adapun, distributor yang mengalami penundaan pembayaran oleh RS umum kebanyakan berada di luar Jawa.
“Itu yang saya dengar dan maaf sekarang ini [distributor] sudah ada yang jadi rumah makan, sudah ada yang berusaha jadi peternak ya akhirnya, jual kue basah, akhirnya beralih profesi,” pungkasnya.
Senada, Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) Imam Subagyo mengatakan, kesulitan yang dialami oleh distributor ketika tidak menerima pembayaran dari rumah sakit, akhirnya berujung penundaan bayar ke produsen.
“Distributor tidak membayar ke pabrik. Pabrik tidak bisa membayar ke supplier, tidak bisa membayar gaji. Jadi kalau mati suri di sini, produsen bisa mati beneran,” jelasnya.
Dia pun meminta pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi rumah sakit umum di daerah agar lebih disiplin untuk melakukan pembayaran sehingga tidak menghancurkan ekosistem industri alkes nasional.
