Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Asosiasi Jalan Tol Indonesia Akan Ikuti Arahan Pemerintah

DKI Jakarta menjadi wilayah pertama yang direstui Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 07 April 2020  |  15:30 WIB
Foto aerial kendaraan melintas di simpang susun antara Jalan Tol Pondok Pinang-TMII & Jalan Tol Depok-Antasari serta Jalan TB Simatupang di Jakarta, Senin (30/3/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha
Foto aerial kendaraan melintas di simpang susun antara Jalan Tol Pondok Pinang-TMII & Jalan Tol Depok-Antasari serta Jalan TB Simatupang di Jakarta, Senin (30/3/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Jalan Tol Indonesia akan mengikuti aturan atau kebijakan pemerintah yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu.

DKI Jakarta menjadi wilayah pertama yang direstui Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

Katika dimintai tanggapannya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung aturan tersebut dan menunggu kebijakan serta mekanisme pelaksanaannya di sektor jalan tol.

"Kami akan ikuti keputusan pemerintah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, nanti mekanismenya adalah kami menunggu kebijakan dan arahan dari Kementerian PUPR," katanya melalui layanan pesan singkat kepada Bisnis, Selasa (7/4/2020).

Dalam permenkes tersebut, sektor transportasi yakni angkutan penumpang tetap diizinkan beroperasi, tetapi ada pembatasan jumlah penumpang.

Sebelumnya, Badan Pengatur Jalan Tol menyiapkan sejumlah kebijakan dalam pengusahaan jalan bebas hambatan jika nantinya suatu daerah telah ditetapkan berstatus PSBB.

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan bahwa kebijakan tersebut meliputi jalan tol yang sedang dalam tahap konstruksi dan sudah beroperasi.

"[Jika daerah sudah status PSBB] untuk tol konstruksi akan mengalami penghentian. Untuk tol operasi, pelayanan tetap dilaksanakan dengan physical distancing, terutama di rest area. Kegiatan perawatan jalan tetap dilaksanakan. Jalan tol tetap dibuka dengan fokus pelayanan logistik, kebutuhan sehari-hari, produk kesehatan dan layanan kesehatan," jelasnya kepada Bisnis, Senin (6/4/2020).

Ketika dikonfirmasi apakah penetapan status PSBB) di suatu daerah akan otomatis menghentikan proyek konstruksi di area tersebut, Danang mengatakan bahwa pada prinsipnya tetap mengacu ke aturan yang ada.

"Kami ambil yang paling konservatif, terutama kalau pemerintah daerah dan polda atau polres setempat melarang kegiatan konstruksi, tetapi secara prinsip harus tetap meminta izin ke menteri," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jalan tol asosiasi tol indonesia (ati)
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top