Bisnis.com, JAKARTA - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko turun dalam menjadi 2,3 persen pada skenario berat.
Kondisi ini berlanjut menjadi -0,4 persen dalam skenario sangat berat.
"Kondisi ini menimbulkan penurunan kegiatan ekonomi dan menekan lembaga keuangan," tegas Sri Mulyani.
Dia menuturkan transmisi masalah kemanusiaan kesehatan menjadi masalah sosial ekonomi dan ancanam stabilitas keuangan menjadi sangat nyata. Outlook tersebut karena konsumsi dan investasi akan turun.
Investasi turun dari 6 persen menjadi 1 persen atau bahkan negatif dan konsumsi diperkirakan 3,2 persen hingga 1,6 persen,
"Ekspor yang tahun lalu negatif akan negatif lebih dalam lagi, begitu juga impor."
Baca Juga
Presiden Jokowi telah mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi persebaran virus Corona (Covid-19) pada Selasa (31/3/2020) kemarin.
Mulai dari pembebasan listrik untuk kalangan 450 VA, membebaskan PPh Impor, hingga menaikkan anggaran untuk sejumlah bantuan langsung. Untuk melakukan itu semua, negara menyiapkan anggaran hingga Rp405,1 triliun.
"Total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun," begitu ucap Jokowi dalam keterangan pers via video conference.
Jokowi menjabarkan bahwa Rp75 triliun dari anggaran itu akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan. Sebanyak Rp110 triliun untuk perlindungan sosial atau bantuan sosial. Kemudian Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat.
“Sebesar Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan pembiayaan dunia usaha, terutama usaha mikro, usaka kecil, dan usaha menengah,” kata Jokowi
