Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah menyebutkan kepastian kebijakan mudik 2020 akan dibahas dalam rapat kabinet dalam waktu dekat. Sejauh ini berkembang wacana bahwa pemerintah tengah menyiapkan kebijakan Tidak Mudik, Tidak Piknik Lebaran 2020 sebagai bagian dari upaya menangani pandemi covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kebijakan Tidak Mudik, Tidak Piknik Lebaran 2020 merupakan ikhtiar bangsa Indonesia dalam memutus mata rantai penularan wabah corona.
“Kami harus mempertimbangkan berbagai skenario, semua demi keselamatan dan keamanan bagi para pemudik dan juga untuk seluruh masyarakat. Segala kebijakan ini nantinya menunggu keputusan dari Ratas Kabinet yang akan dipimpin Presiden,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/3/2020).
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ridwan Djamaluddin yang juga ditunjuk sebagai koordinator bagi kementerian/lembaga terkait mengatakan, arah kebijakan ini masih akan dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan resmi.
“Sambil menyiapkan keputusan pemerintah, kementerian atau lembaga tetap melaksanakan persiapan-persiapan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” ujar Ridwan.
Sebelumnya, Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi mengatakan pihaknya bersama sejumlah kementerian dan lembaga tengah membahas sejumlah skenario kebijakan tidak mudik lebaran tahun 2020.
Beberapa skenario yang disiapkan antara lain pembatasan mudik, meniadakan mudik gratis oleh perusahaan swasta maupun BUMN, hingga skenario pelarangan mudik.
Adapun, mudik lebaran 2020 menjadi hajatan besar yang mutlak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Di tengah pandemi Covid-19 dan dengan jutaan masyarakat yang akan terlibat nantinya, berbagai opsi seperti pembatasan dan pelarangan mudik ataupun kebijakan lainnya, akan diputuskan oleh pemerintah
