Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengklaim PT Chevron Pasific Indonesia bakal melakukan investasi lanjutan di Blok Rokan hingga Agustus 2021.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggelar rapat bersama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan pihak Chevron.
Dari hasil pertemuan tersebut, Luhut mengatakan Chevron berkomitmen untuk melanjutkan proyek di Blok Rokan hingga Agustus 2021.
"Kami sepakat bahwa Chevron akan meneruskan proyek ini [Blok Rokan] sampai mereka selesai di Agustus tahun depan. Jadi, turunnya produksi bisa ditahan jangan sampai tajam sekali. Itu keputusan yang baik," ujarnya Rabu (19/3/2020).
Luhut tidak menjelaskan investasi macam apa saja yang dilakukan Chevron hingga terminasi tahun depan. Saat dikonfirmasi Bisnis, pihak Senior Vice President Policy and Government and Public Affairs PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) Wahyu Budiarto tidak merespons.
Sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, pada mulanya proses transisi Blok Rokan difokuskan secara business to business (B to B), tapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan mulus.
Baca Juga
untuk itu, SKK Migas secara intensif terus mencari solusi untuk mempercepat proses transisi Blok Rokan dan menjaga decline rate.
“Nah diskusi-diskusi sekarang ini lah mencari alternatif lain agar transisi nanti bisa berjalan dengan tetap upaya-upaya bagaimana menjaga produksi yang optimal,” katanya di Jakarta, Senin (16/3/2020).
Dwi menambahkan, pihak PT Pertamina (Persero) dan PT Chevron Pasific Indonesia masih secara intens melakukan pertemuan guna membahas proses transisi tersebut. Namun, negoisasi antara keduanya masih berjalan alot.
Adapun, SKK Migas sempat menawarkan skema kontrak cost recovery kepada CPI untuk pengeboran sumur di Blok Rokan, tapi hingga saat ini, pihak Chevron belum juga memberikan sinyal positif.
“Ya, proposal itu yang kami sedang review, kami lihat nanti. Kan sekarang ini kalau eksisting PSC itu kan hubungannya antara KKKS dengan government,” jelasnya.
Sementara itu, Penasihat Ahli SKK Migas, Satya Widya Yudha menjelaskan pada proses peralihan, SKK Migas telah berhasil memfasilitasi agar CPI membuka semua informasi yang dibutuhkan Pertamina, termasuk data-data yang dibutuhkan Pertamina untuk mempercepat produksi pasca kontrak WK Rokan berakhir pada Agustus 2021.
"Setiap minggu tim kedua belah pihak duduk bersama dan mendiskusikan berbagai isu, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, drilling dan sebagainya. Dalam proses ini CPI sangat koperatif,” katnaya.
Menurutnya, sikap CPI tersebut harus dihargai karena terbuka dan mengakomodasi keinginan Pertamina, termasuk membuka data 78 kandidat sumur yang bisa dibor BUMN tersebut saat alih kelola.
